Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Singapore Police Coast Guard (SPCG) akan bekerja sama dalam mencegah penyelundupan benih benih lobster (BBL), khususnya dari Indonesia ke Singapura.

Hal ini sebagai langkah maju dalam upaya memberantas penyelundupan BBL dari Indonesia melalui Singapura.

Baca Lainnya :

• Genjot Produktivitas Budidaya Ikan di Lampung Selatan, KKP dan Komisi IV DPR Lakukan ini0
• Era Maritime Autonomous, Kapal Dikendalikan Remote Bisa Gusur Peluang Kerja ABK0
• Pulau Pasaran Lampung,Jadi Percontohan Kampung Nelayan Maju0
• Kegiatan BCL Tanggulangi Limbah Plastik, KKP Kenalkan ATM Sampah di Banyuwangi0
• Predikat Wajar Tanpa Pengecualian BPK Melengkapi capaian kinerja KKP tahun 20220

"Salah satu hal poin pentingnya bahwa Coast Guard Singapura memahami urgensi Ditjen PSDKP sehingga melakukan pengejaran (hot pursuit) hingga ke wilayah perbatasan perairan Singapura" tegas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Adin Nurawaluddin dalam keterangan tertulis dilansir Selasa (7/8/2023).

Adin menjelaskan, pelaksanaan Hot Pursuit ini penting mengingat selama ini selalu menjadi kendala dalam upaya penanganan penyelundupan BBL di wilayah perbatasan kedua negara. Harapannya melalui kerja sama tersebut, Singapura dan Indonesia yang berbagi perbatasan laut yang sama ini dapat bekerja sama secara erat untuk keselamatan dan keamanan kawasan.

“Ini modus yang sering dilakukan para penyelundup BBL, mereka mencoba lolos dari aparat dengan melarikan diri ke wilayah perbatasan perairan Singapura”, ungkap Adin.

Menanggapi hal tersebut, Deputy Commander Singapore Police Coast Guard, Daniel Seah menyampaikan bahwa selaku otoritas di perbatasan, Coast Guard Singapura siap bekerja sama dengan Ditjen PSDKP untuk memperkuat pengawasan importasi BBL illegal dari Indonesia ke Singapura.

Coast Guard Singapura juga mengusulkan agar KKP dapat menginisiasi kesepakatan dengan Food Authority Singapura untuk menerbitkan aturan mengenai kewajiban penyertaan dokumen atau sertifikat perizinan bagi setiap komoditas perikanan yang masuk ke wilayah Singapura. Hal tersebut dikarenakan selama ini dokumentasi tersebut hanya diberlakukan di negara tujuan.

Melalui kesepakatan tersebut, Coast Guard Singapura akan memiliki kewenangan lebih kuat untuk menindak importasi BBL illegal dari Indonesia yang tidak dilengkapi dokumen atau sertifikat yang dipersyaratkan.

“Nantinya kapal-kapal yang tidak membawa dokumen, atau memalsukan dokumen tidak diperbolehkan masuk ke perairan Singapura dan PSDKP dapat langsung melakukan penangkapan”, ungkap Daniel Seah.

Tentu saja KKP menyambut positif usulan ini karena mampu mendukung pemberantasan penyelundupan BBL secara lebih efektif. Wilayah perbatasan laut Indonesia – Singapura merupakan wilayah yang cukup intens terjadi penyelundupan ekspor BBL, kayu mangrove, hingga pencemaran perairan, tepatnya di kawasan Outer Port Limit (OPL).

Semangat kerja sama ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono terus meningkatkan kekuatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui strategi fisheries intelligence, sarana dan prasarana pengawasan serta sinergi dengan berbagai pihak  untuk melindungi keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dalam negeri. (Ted/Oryza)