Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak seluruh jajarannya untuk menghindari praktik curang menerima suap maupun korupsi.

“Saya mengajak seluruh pegawai Kemenhub untuk menerapkan prinsip 4 No’s yang telah kita tetapkan sebagai gerakan moral menuju budaya antikorupsi,” ujar Menhub dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia 2022) dengan tema “Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi” yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kemenhub di Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Pada peringatan Hari Anti Korupsi ini juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh para pejabat tinggi madya Kementerian Perhubungan. 

Baca Lainnya :

• Hadapi Libur Nataru 2022/2023, Area Pelabuhan Bakauheni dan Merak Bakal Diperluas0
• Buruh TKBM Demo, GM Pelindo Regional 2 Adi Sugiri: Aktivitas Pelabuhan Panjang Normal0
• Buruh TKBM Demo, GM Pelindo Regional 2 Adi Sugiri: Aktivitas Pelabuhan Panjang Normal0
• Digitalisasi Transportasi Laut, Menhub: Ujung Tombak Visi Misi Presiden Ada di Sini0
• Duka Kapolri untuk Aipda Sofyan, Polisi Korban Bomber di Polsek Astana Anyar0

Adapun gerakan 4 N atau 4 No’s yang ditetapkan Menhub yaitu: 

Pertama, No Gift yaitu tidak boleh menerima hadiah ataupun gratifikasi dalam bentuk apapun. 

Kedua No Bribery yaitu tidak boleh menyuap atau menerima suap. 

Ketiga, No Kickback yaitu tidak boleh menerima atau mengharapkan imbal balik atas kebijakan atau keputusannya. 

Keempat, No Luxury Hospitality yaitu tidak boleh menjamu atau menerima jamuan yang berlebihan.

Lebih lanjut Budi Karya meminta pendidikan dan sosialisasi kegiatan anti korupsi dapat dilakukan secara konsisten mulai di tingkat pusat sampai ke unit pelaksana teknis di daerah. Bahkan hingga ke sekolah-sekolah transportasi di bawah pengelolaan Badan Pengembangan SDM Perhubungan. 

Kemenhub terus berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan publik, dengan terus membangun zona integritas menuju penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kolaborasi dengan berbagai pihak terus dilakukan.

MENDAPAT PENGHARGAAN

Pada penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang diselenggarakan Kementerian PAN RB, tahun ini ada 3 unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kemenhub yang meraih penghargaan WBK. Penghargaan diberikan oleh Kementerian PAN RB kepada: Kantor Otoritas Pelabuhan (KOP) Utama Makassar, Politeknik Transportasi Darat Bali; dan Terminal Tipe A Guntur Melati Garut.

Selain itu Inspektorat Jenderal Kemenhub juga memberikan penghargaan kepada 9  unit penyelenggara teknis dengan berbagai kategori. Rinciannya:  pelaporan unit pengendalian gratifikasi yang diraih UPP Labuhan Lombok; Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun; Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.

Kemudian kategori pelaporan unit kepatuhan internal (KOP Utama Tanjung Perak; Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Sampit; UPBU Kelas II Fransiskus Xaverius Seda). Selanjutnya kategori tindak lanjut laporan hasil audit (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa; Distrik Navigasi Kupang; Pusbang SDM Darat).

Penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh dan penyemangat bagi unit kerja lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik serta bebas dari korupsi. (Arry/ Oryza)