Indonesiamaritimenews.com (IMN),JAKARTA: Digitalisasi layanan di sektor transportasi laut terus didorong. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan dengan digitalisasi, akan memacu produktivitas dan mempercepat pelayanan.  Sehingga diharapkan para pelaku usaha diberi kemudahan berinvestasi.

“Ujung tombak Kemenhub yang menjadi visi misi Presiden ada di sini yaitu konektivitas perintis dan tol laut. Oleh karenanya saya minta seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut secara konsisten melakukan digitalisasi," kwta Menhub saat membuka Rakornis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Rakornis LALA) dengan tema “Layanan Digital Hadapi Tantangan Global” secara daring di Jakarta, Rabu (7/12/2022).

Rakornis dihadiri oleh perwakilan dari Bank Dunia, Kementerian Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM, dan para pelaku usaha di bidang pelayaran

Baca Lainnya :

• Duka Kapolri untuk Aipda Sofyan, Polisi Korban Bomber di Polsek Astana Anyar0
• Bomber Polsek Astana Anyar, Kapolri: Dia Pelaku Bom Cicendo Pernah Ditahan 4 Tahun0
• Serangan Bom Bunuh Diri di Polsek Astana Anyar Bandung, 1 Polisi Gugur, 7 Luka0
• Serangan Bom Bunuh Diri di Polsek Astana Anyar, Gubernur Ridwan Kamil: Pesan Saya Tetap Tenang 0
• APBMI Peduli Cianjur, Aksi Sosial Pengusaha Bongkar Muat Kepada Korban Bencana0

"Lakukan dengan serius dan dengan hati, agar apa yang kita lakukan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” sambung Menhub Budi Karya.

Menurut dia,  proses layanan digitalisasi seperti: penyeragaman tarif, standar penumpang, kegiatan bongkar muat, dan lain sebagainya harus konsisten dilakukan agar penyelenggaraan program tol laut dapat semakin optimal.

“Saya berharap kita memiliki dashboard sehingga dapat terpantau di mana kapal perintis berada, berapa jumlah penumpang, berapa lama bongkar muat dan waktu sandar di pelabuhan, apa yang menjadi catatan dari Nakhoda, agar kita juga bisa memberikan catatan untuk melakukan perbaikan dengan cepat,” tutur Menhub.

SALING KOORDINASI

Menhub mengatakan pentingnya koordinasi antar stakeholder untuk menunjang konektivitas angkutan laut perintis. Ia mendorong agar KOP (Kantor Otoritas Pelabuhan) maupun KUPP (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan) di daerah melakukan evaluasi terkait ruas konektivitas yang belum dilayani oleh pihak swasta. Sehingga pada ruas tersebut dapat dilayani dengan angkutan tol laut perintis.

“Kita masih menemui tingkat okupansi melalui angkutan perintis laut belum optimal. Oleh karenanya, kita harus proaktif berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait yakni dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian UMKM, Kemendag, bahkan dengan pihak internasional seperti World Bank, agar ini bisa lebih optimal,” ungkap Budi Karya.

Ditambahkannya,  program tol laut akan terus dimaksimalkan. Khususnya untuk trayek-trayek yang belum mampu menarik minat pelaku usaha .

“Kedepan, kami akan menyederhanakan proses lelang/tender tol laut dan perintis ini, agar dapat dibuka selebar-lebarnya kompetisi, agar tidak ada konflik kepentingan dalam tender ini,” tandas Menhub. (Fat/ Oryza)