Indonesiamaritimenews.com (IMN),JAKARTA: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak partisipasi multi stakeholder di tingkat global untuk mendukung program tata kelola perairan berkelanjutan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kesenjangan pendanaan menjadi salah satu persoalan mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs-14). Hal ini disampaikan oleh Menteri Trenggono pada Dialog G20 Global Blended Finance Alliance membahas Sustainable Freshwater and Ocean Wealth, yang menerupakan side event World Water Forum (WWF) di Denpasar, Bali, Minggu (19/5/2024).

Baca Lainnya :

• Luncurkan PMO 724, Indonesia Targetkan Jadi Champion Urusan Lobster0
• Populasi Terancam Punah, Pengelolaan Ikan Bilih di Danau Singkarak Bakal Diatur KKP0
• Populasi Ikan Belida Terancam, Ini Langkah yang Dilakukan KKP0
• KKP dan Pemprov Turun Tangan, Harga Ikan di Aceh Kembali Stabil0
• PRAMARIN Banten Gandeng Asuransi Swasta Beri Perlindungan Sosial Nelayan0

"Forum ini sangat penting khususnya sebagai salah satu solusi mengatasi kesenjangan pendanaan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang, negara-negara kepulauan kecil, dan negara-negara terbelakang," ujar Trenggono.

Berdasarkan penelitian United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dibutuhkan pendanaan ideal sebesar USD175 miliar per tahun untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs 14). Namun berdasarkan data tahun 2013-2018, pendanaan untuk SDGs Goal 14 hanya sebesar USD2,9 miliar per tahun.

Menurut Trenggono skema Global Blended Finance Alliance (GBFA) sangat penting untuk dijadikan jembatan kesenjangan pendanaan khususnya bagi negara-negara berkembang, negara-negara kepulauan kecil, dan terbelakang dalam meningkatkan aksi perubahan iklim dan pencapaian target SDGs 14. 

GBFA terdiri dari pemerintah, filantropi, pasar karbon, swasta, pendanaan internasional, dan investor nasional maupun internasional. "Pertemuan ini mempunyai peran strategis bagi seluruh negara dan seluruh stakeholder dalam berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan Sustainable Freshwater and Ocean Wealth," ungkapnya.

5 PROGRAM EKONOMI BIRU

Lebih jauh Trenggono memaparkan, pemerintah Indonesia sejatinya memiliki lima program ekonomi biru untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Lima program ini erat kaitannya dengan tata kelola sumber daya perairan di darat dan laut yang berkelanjutan. 

Kelima program itu meliputi perluasan kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan darat; pengendalian dan pengawasan pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta aksi pembersihan sampah plasitik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Melalui lima program ekonomi biru, pemerintah Indonesia ingin memastikan keberlanjutan ekosistem perairan, ketersedian pangan melalui produk kelautan dan perikanan, serta mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir. 

Ekosistem perairan yang sehat, sambung Trenggono, juga akan berkontribusi dalam menahan laju perubahan iklim yang menjadi persoalan global saat ini. 

"Indonesia sangat terbuka terhadap multi stakeholder yang ingin berkolaborasi dan bersinergi baik terkait dengan kebijakan, sumber daya manusia, data dan teknologi, pendanaan, serta memperkuat jaringan pasar dan pelaku usaha. (Arry/Oryza)