Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus meningkatkan dan memperkuat peran pelabuhan perikanan sebagai beranda subsektor perikanan tangkap.

Pelabuhan perikanan tidak hanya menjadi tempat sandar kapal dan bongkar muat hasil tangkapan ikan, melain juga sebagai ujung tombak ekonomi dan keamanan nasional.

Baca Lainnya :

• Kematian Beruntun 2 Dugong di Kalimantan Barat, Ditangani Bersama Petugas Lintas Sektoral0
• Produk Perikanan Sultra Tembus Thailand dan Amerika, KKP Jamin Mutu Berstandar Global0
• Perkuat Tata Kelola Laut, KKP Luncurkan NSDL di Platform e-Milea, Ini Fungsinya0
• Menteri Trenggono-Gubernur Dedi Mulyadi Sepakat Revitalisasi 20 Ribu Ha Tambak Pantura0
• Pendangkalan Laut di Pulau Baai Bikin Konektivitas Terganggu, Polda Bengkulu Kerahkan Bantuan 0

“Pelabuhan perikanan merupakan etalase perikanan tangkap. Ketika kita bicara tentang pelabuhan perikanan, kita bicara tentang stabilitas ekonomi, ketahanan sumber daya alam, dan keamanan nasional,” ujar Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Minggu (29/6/2025).

Menurut Latif, kompleksitas dan nilai strategis pelabuhan perikanan menghadirkan risiko gangguan keamanan, baik yang bersifat teknis, sosial, maupun kriminal. Oleh karena itu, KKP melalui Ditjen Perikanan Tangkap menginisiasi penetapan pelabuhan perikanan sebagai obvitnas.

Pada bulan Mei 2025, KKP bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri telah menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Internal Auditor Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Obvitnas dan Objek Tertentu yang diikuti tujuh orang petugas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Perlindungan Operasional Pelabuhan

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kepelabuhanan Perikanan Ady Candra mengatakan penetapan pelabuhan perikanan sebagai obvitnas dapat memberikan kepastian perlindungan negara terhadap operasional pelabuhan dari potensi gangguan dan sabotase. Beberapa hari lalu pihaknya telah menggelar sosialisasi sistem manajemen pengamanan obvitnas di Jakarta.

“Sistem pengamanan akan terintegrasi dalam melindungi aset negara dan investasi yang berkontribusi juga dalam implementasi program penangkapan ikan terukur serta PNBP pascaproduksi,” ungkapnya.

Sementara itu Direktur Pengamanan Objek Vital, Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Suhendri mengungkapkan saat ini belum ada satupun pelabuhan perikanan di Indonesia yang ditetapkan sebagai obvitnas.

Sebab itu pihaknya mengapresiasi inisiasi KKP tersebut, termasuk menyiapkan proses penetapan pelabuhan perikanan sebagai obvitnas melalui penyusunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP), dengan pendampingan dari Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polri dalam penyusunan dokumen dan sertifikasi sistem manajemen pengamanan.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong penguatan kinerja pelabuhan untuk mendorong produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan. Menteri Trenggono juga menyatakan bahwa pelabuhan perikanan harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga fasilitasnya perlu ditingkatkan untuk mendukung aktivitas perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. (Arry/Oryza)