Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024).

Kegiatan yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin ini mengangkat tema “Menguatkan Fondasi  Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2025”. Penyampaian LHP LKPP dan IHPS II TA 2023 diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Isma Yatun kepada Presiden RI.

Baca Lainnya :

• Jelang HUT Ke 63 Kolinlamil, Seluruh Prajurit Doa Bersama0
• Kasal Buka Rakornas Hidrografi, Ini Peran Sentral Pushidros TNI AL di Militer dan Nasional0
• Cegah Prajurit Terpapar Judi Online, Tempa Mental Tangguh, Ini Stategi TNI AL0
• Laskar Rempah KRI Dewa Ruci Tiba di Sabang, Napak Tilas Sejarah di 7 Kota0
• Jelang Bertemu Tentara Laut Malaysia, 2 Kapal Perang RI dan 220 Prajurit TNI AL Asah Kemampuan 0

Presiden Jokowi mengapresiasi BPK RI atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Presiden juga mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun ini.

Presiden Jokowi menekankan bahwa sudah menjadi kewajiban untuk menggunakan dan mempertanggung jawabkan APBN dan APBD secara baik dan sebenar-benarnya.

Presiden juga menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini.

“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Di akhir sambutannya, Presiden meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK untuk meningkatkan pengelolaan keuangan APBN dan APBD. (Arry/Oryza)