Indonesiamaritimenews.com (IMN),JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen mendukung penataan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir secara berkelanjutan. Salah satunya penataan melalui pembangunan kawasan waterfront city di kawasan Marunda yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan Marunda dalam mendukung program prioritas nasional yakni pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Permana Yudiarso menjelaskan penataan kawasan pesisir harus menempatkan nelayan sebagai subyek utama pembangunan. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat pesisir, meningkatkan rasa kepemilikan, serta memperkuat keberlanjutan sosial-ekologis kawasan.

Baca Lainnya :

• KKP Dorong Kontes Arwana Indonesia Mendunia, Menjadi Komunitas Unggulan0
• 8 UPI Izin Register, KKP Perlebar Pintu Ekspor Perikanan ke China0
• Hasil Negoisasi, Udang Tangkap Indonesia Kembali Masuk Arab Saudi Efektif Mei 20260
• 31.255 Benih Lobster Mau Diselundupkan dari Lampung ke Vietnam, Digagalkan KKP0
• Menteri Trenggono: Hasil Panen BUBK Kebumen Sesuai Best Practice dan Berkualitas Ekspor0

Pihaknya juga telah melakukan sosialisasi Rencana Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Marunda baru-baru ini. "Ruang laut dan pesisir perlu dikelola secara adil, berkelanjutan, dan adaptif agar mampu melindungi ekosistem pesisir sekaligus menjamin akses, keselamatan, dan kesejahteraan nelayan dari generasi ke generasi," ujar Permana dalam siaran resmi di Jakarta, Senin (1/6/26).

Rencana pengembangan kawasan Marunda sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam RPJMN 2025-2045 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir secara berkelanjutan dan meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Senada dengan Permana, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pesisir Fajar Kurniawan juga menjelaskan penataan dan pembangunan pesisir yang berkelanjutan hanya dapat terwujud jika seluruh pihak bekerjasama, terjadi komunikasi yang baik, dan keterlibatan aktif masyarakat.

“KKP akan mengawal pembangunan pesisir yang inklusif dan memastikan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diberikan dapat meningkatkan nilai manfaat ruang laut, optimasi potensi sumberdaya, dan menyelesaikan persoalan di pesisir,” tegas Fajar.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Isran menegaskan komitmennya agar rencana pengembangan dan peningkatan kapasitas kawasan PT KBN dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat nelayan di sekitar kawasan.

"Kami membuka ruang komunikasi seluas-luasnya, membangun dialog yang terbuka, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembahasan guna mencari solusi terbaik yang saling menguntungkan," kata Isran.

Sebagai informasi, sosialisasi kepada masyarakat pesisir di Kawasan Marunda merupakan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, PT. KBN, dan PT. Danareksa. Beberapa guyub nelayan dan masyarakat pesisir akan terlibat melalui pemberdayaan secara partisipatif.

Program terbagi menjadi tiga tahap dilaksanakan selama tujuh tahun meliputi tahap dukungan sarana prasarana, tahap peningkatan kapasitas dan ekonomi berupa pengembangan usaha atau produk alternatif berbasis pesisir, program kemitraan usaha, serta penguatan kelembagaan kelompok nelayan, serta tahap kemitraan usaha berkelanjutan berupa penyediaan infrastruktur pendukung perikanan, program pendidikan, pemberdayaan, dan program rehabilitasi serta pelestarian lingkungan.

Perwakilan Asosiasi Masyarakat Nelayan (CIBER) Ajid mengungkapkan sebagai asosiasi masyarakat nelayan, pihaknya hadir sebagai wadah aspirasi sekaligus menjadi penengah dalam komunikasi antara PT. KBN dengan masyarakat nelayan.

"Kami mendukung proses pembangunan dan pengembangan kawasan dapat berjalan dengan baik tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat pesisir dan nelayan. Kami berharap, terjalin kemitraan yang terbuka, berkelanjutan, dan saling menguntungkan antara PT. KBN dengan masyarakat nelayan, sehingga setiap aspirasi, masukan, dan kebutuhan masyarakat dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti secara bersama," pungkasnya.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam penataan ruang laut yang berbasis ekonomi biru agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.(Arry/Mar)