- 13 Hari Hilang di Laut, Rachmad Ditemukan Terdampar di Pulau Republik Palau
- Menteri Trenggono Pastikan 6 Program Prioritas Bawa Manfaat bagi Masyarakat, Apa Saja ?
- Perangi Narkoba, Pelindo Regional 2 dan BNN Jakarta Utara Gelar Sobat Ananda Bersinar di SMAN 80 Jakarta
- 3 Bayi Buaya Langka Sinyulong Diamankan KKP dari Permukiman Nelayan, Ini Penampakannya
- Latma DIVEX 2026, Pasukan Katak TNI AL dan Republic of Korea Navy Asah Kemampuan Operasi Bawah Air
- KRI Hiu-634 Angkut Bantuan Kejati NTT, Disalurkan ke Maumere dan Reo
- BKPRMI Jakarta Gelar Pelatihan Pemilahan dan Pengelolaan Sampah di Pulau Pramuka
- KRI Selar-879 TNI AL dan Philippine Navy Siaga Jaga Perbatasan Indonesia dan Filipina
- Update Gempa di NTT, Korban Meninggal Dunia 111 Orang, 21.552 Warga Masih Mengungsi
- Dorong Koperasi Nelayan Merah Putih Kembangkan Usaha Berbasis Data, KKP Gandeng ASPPENDO
Wakil Presiden K.H. Ma ruf Amin Tegaskan, Spekulan dan Penimbun Komoditas Harus Dihukum

Keterangan Gambar : Wapres Ma ruf Amin Tegaskan, Spekulan dan Penimbun Komoditas Harus Dihukum
Indonesiamaritimenews.com(IMN),JAKARTA: Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menegaskan, hukum harus ditegakkan terhadap para spekulan dan penimbun komoditas. Permintaan terhadap komoditas pangan, salah satunya beras sering meningkat signifikan khususnya menjelang perayaan hari besar keagamaan.
Hal ini ditegaskan Wapres saat meninjau kesiapan bahan pokok di Gudang Bulog Kepala Gading dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (11/03/2022)
Baca Lainnya :
- 37 Nama Nakes DKI Jakarta Korban COVID-29, Diabadikan di Prasasti JPO Pinisi0
- BCL Jaga Kesehatan Laut dan Tebar Sumber Kehidupan0
- Anda Ingin Melakukan Perjalanan Naik DAMRI, Ini Syarat Terbaru0
- Jadi Kepala Otorita IKN, Ini Sosok Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe 0
- Ini Solusi KKP Memasak Saat Minyak Goreng Sulit dan Membuat awet Muda.0
"Supaya dilakukan penegakkan hukum yang tegas terhadap para spekulan yang menimbun komoditas sehingga kebutuhan masyarakat menjadi terganggu. Ini harus diambil tindakan tegas. Sebab kalau tidak, akan berpengaruh kemudian terjadi kelangkaan barang dan juga pada harga yang naik,” tegas Ma’ruf Amin.
Meningkatnya permintaan komoditas pangan selalu terjadi menjelang hari raya. Hal ini seringkali menjadi pemicu gangguan distribusi, kelangkaan, hingga kenaikan harga barang di pasar. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal tersebut, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku penyimpangan di setiap mata rantai penyebaran pasokan pangan.
Lebih lanjut, Wapres meminta untuk mengantisipasi kenaikan harga menjelang hari-hari besar keagamaan yang disebabkan kenaikan permintaan (demand). Wapres mengimbau kepada para pengusaha dan pelaku pasar agar tidak melakukan ekspor bahan pangan sepanjang kebutuhan dalam negeri belum tercukupi.
“Supaya mementingkan kebutuhan dalam negeri, termasuk selain beras juga minyak goreng dan lain sebagainya,” imbau Wapres.
Terkait distribusi, Wapres memberikan arahan kepada Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Pangan Nasional agar terus memonitor kelancarannya. Wapres menilai, walaupun produksi dan pasokan bahan pangan cukup, apabila terjadi kendala pada distribusinya, maka tetap akan memicu timbulnya masalah kelangkaan stok dan kenaikan harga.
“Kelancaran distribusi ini juga memengaruhi. Sebab kalau distribusi tersendat, termasuk juga early warning kalau terjadi suatu kelambatan, supaya terjadi percepatan untuk segera mengurangi jangan sampai ada terjadi ketidaklancaran distribusi,” tutur Wapres.Mantan Ketua MUI ini kembali menekankan pentingnya ketegasan dalam menegakkan hukum terhadap para spekulan.
“Penegakan hukum, spekulan yang menimbun barang kebutuhan hajat hidup masyarakat supaya jangan ragu-ragu (ditindak)” pungkas Wapres.
BULOG SIAP
Sementara itu Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, menyampaikan kesiapan Bulog dalam menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Buwas, sapaan Budi Waseso, menyampaikan jajarannya telah memetakan wilayah-wilayah siap panen. Kepada Wapres, Buwas melaporkan Bilog berkomitmen mengedepankan kebutuhan pangan dalam negeri.
“Komitmen kami, utamanya beras, Pak, itu harus kita utamakan seperti Bapak sampaikan tadi produksi dalam negeri dan kita utamakan untuk kepentingan dalam negeri. Jadi kita tidak akan cepat-cepat terus memutuskan impor termasuk juga ekspor manakala kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi,” kata mantan Kaba Reskrim Polri ini.
"Pangan utama yang tidak bisa kita tunda dan kita tunggu adalah beras, Pak. Maka ini yang harus kita jamin bahwa kondisinya harus kuat dan dipastikan masyarakat tidak ragu untuk keberadaan atau ketersediaan beras itu di seluruh negara Indonesia,” tandas Budi Waseso. ( Arry/ Oriz)











