Indonesiamaritimenews.com ( IMN) JAKARTA: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengundang sejumlah Duta Besar (Ambassador) negara sahabat, untuk mendukung pencalonan Indonesia melalui sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode 2024-2025, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Auditor Eksternal IMO periode 2024-2027.

Dalam pertemuan yang digelar pada Senin (6/11) di Jakarta, hadir sejumlah Dubes dan perwakilan dari 23 negara, di antaranya yaitu: Zimbabwe, Papua New Guinea, Libya, Iran, Myanmar, Belarus, Hungaria, Thailand, Colombia, Republik Ceko, Irlandia, Austria, Suriname, Bosnia Herzegovina, Bahrain, Maroko, Pakistan, Kamboja, Denmark, Korea, Inggris, dan Irak.

Baca Lainnya :

• Indonesia Resmi Jadi Anggota FATF, Jokowi: Menuju Tata Kelola Rezim Anti Pencucian Uang0
• Orasi Lantang Anies Baswedan di Monas Mendunia: Free Free Palestine, Stop Zionist Israel!0
• Bahas Pemetaan Laut, Pushidrosal TNI AL Wakili Indonesia Hadiri Pertemuan IHO di Monaco0
• Buka KTT AIS Forum 2023, Presiden Jokowi Ajak Kolaborasi Atasi Masalah Kelautan0
• Resepsi Diplomatik TNI AL dan KBRI Roma, Atraksi Prajurit Satgas MTF Memukau Tamu0

“Kami mohon dukungan terbaik pada pencalonan Indonesia menjadi anggota dewan IMO. Kami terus berkomitmen memperkuat peran IMO dan mengembangkan sektor maritim global yang berkelanjutan melalui upaya inisiatif, dedikasi, dan tindakan nyata yang konsisten," ujar Menhub Budi Karya.

Di depan para Dubes negara sahabat, Menhub menyampaikan peran aktif Indonesia sebagai negara anggota IMO sejak 1961. "Kami bekerja sama dengan negara maritim lainnya telah secara aktif menerapkan standar global keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, kompetensi, dan hak-hak dasar pelaut," ungkap Budi Karya.

Ia juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mendorong penguatan kerja sama dalam penerapan efisiensi energi dan energi terbarukan, untuk mempercepat pengurangan emisi gas rumah kaca dari kapal.

"Kami menyambut partisipasi dan praktik terbaik negara-negara anggota IMO dalam mengembangkan pelabuhan yang cerdas dan berkelanjutan serta meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan industri maritim," lanjut Budi Karya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPK Isma Yatun menyampaikan keinginan BPK untuk melanjutkan perannya sebagai pemeriksa eksternal IMO periode 2024-2027.

"Sebagai pemeriksa eksternal pada periode 2020-2023, BPK telah mendukung IMO dengan memberikan kualitas audit tertinggi, dengan auditor ahli dan kompeten, baik level nasional maupun internasional. Hasil audit ini dapat membantu IMO meningkatkan tingkat keadilan dan keandalan dalam laporan keuangan, pengendalian internal, kepatuhan dan tata kelola organisasi," ujar Isma Yatun.

Pada saat pencalonan Indonesia menjadi anggota Dewan IMO periode 2022-2023 lalu, sebanyak 27 negara mencalonkan diri pada kategori C. Ke-27 negara tersebut bersaing memperebutkan 20 kursi anggota dewan yang tersedia.

Dari total 162 negara yang memiliki hak suara untuk memilih, Indonesia mendapatkan 127 suara, sehingga berhasil meraih kursi anggota dewan IMO periode 2022-2023 bersama dengan 19 negara lainnya.

Afapun 19 negara tersebut yaitu: Singapura, Mesir, Cyprus, Malta, Bahama, Malaysia, Chili, Kenya, Arab Saudi, Jamaica, Belgia, Maroko, Turki, Meksiko, Filipina, Vanuatu, Qatar, Denmark, dan Thailand.

Sedangkan, 7 negara lain yang tidak masuk dalam keanggotaan Dewan IMO kategori C pada saat itu, yaitu: Afrika Selatan, Nigeria, Peru, Banglades, Polandia, Pakistan, dan Kolombia.
Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antoni Arif Priadi, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal, Inspektur Jenderal Arif Toha, dan Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana. (Riz/Oryza)