Indonesiamaritimenews.com ( IMN)JAKARTA: Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Laut (Wairjenal) Laksma TNI Syamsul Rizal mewakili Irjenal Laksamana Muda TNI Sunaryo,  secara resmi membuka kegiatan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Hal ini berkaitan dengan laporan keuangan Kemhan dan TNI Tahun 2022 pada Unit Organisasi (UO) TNI AL melalui penyampaian taklimat awal.  Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (30/1/2023). 

Hadir para Pejabat Utama Mabesal, Kasatker wilayah Jakarta, Wakil Penanggung Jawab 1 Tim BPK Bapak Edy Witono beserta Tim Pemeriksa BPK. Selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan melalui video conference (vicon) yang diikuti oleh seluruh satuan jajaran TNI AL.

Baca Lainnya :

• Alhamdulillah... TNI AL Salurkan Zakat dan Infak Kepada Mustahik0
• Kapolda Gorontalo Raih Penghagaan Presisi Award dari Lemkapi0
• Wisuda 1.227 Perwira Transportasi Kapal Niaga, Ini Pesan Menhub0
• Tugas KPLP Bagian Upaya Indonesia Wujudkan Poros Maritim Dunia.0
• Astaga, Bocah Main Petak Umpet di Kontainer Ketiduran Terbawa ke Malaysia0

Kegiatan ini merupakan pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan interim atas laporan keuangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 November sampai dengan 30 Desember 2022 lalu. 

Laksda TNI Sunaryo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Laksma TNI Syamsul Rizal menjelaskan, perlu adanya pemeriksaan BPK. Hal ini untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntasi pemerintah dan sesuai dengan perundang-undangan. 

“Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sehingga dijelaskan bahwa harus ada kesesuaian atas laporan keuangan kementerian dan lembaga dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)” ujarnya. 

Ditambahkannya, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 69 disebutkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 

Irjenal berharap agar beberapa Satker TNI AL yang akan dikunjungi, memberikan dukungan dokumen dan keterangan yang diminta oleh Tim BPK. Delain itu menjadikan Tim BPK sebagai consulting patner dalam menyelesaikan rekomendasi BPK yang belum dapat diselesaikan. 

TNI Angkatan Laut dengan Tim BPK harus bersinergi dalam pelaksanaan pemeriksaan. Sehingga hasilnya bermanfaat sebagai bahan koreksi atas laporan keuangan TNI Angkatan Laut Tahun 2022, agar menjadi lebih baik sesuai harapan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali. (Arry/Oryza)