- Pemuda Menyelam Hilang di Perairan Kutampi Nusa Penida, Prajurit TNI AL Turun Tangan
- Jaga Ekosistem Laut, Yuk.. Tanam Mangrove dan Cemara di Pulau Tabuhan
- Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025, Pangkoarmada II Lepas KRI Makassar-590 Menuju Wilayah 3T
- Kemenhub Dukung Konektivitas Transportasi Destinasi Pariwisata Nasional
- Kejuaraan Open Water Swimming Digelar TNI AL dan Pemprov Maluku Utara, Seru
- Festival Anak Shaleh Indonesia 2025 Dihadiri Danlanudal Sabang
- Penyelundupan 31 Kg Sabu Digagalkan Tim Terpadu TNI AL dan Polda Riau di Pelabuhan Roro Dumai
- Restrukturisasi Pengurus, Kesit: PWI Jaya Rumah Bersama, Nyalakan Semangat Persaudaraan
- Layanan Adhoc ke Tiongkok, OVP Shipping dan IPC TPK Perkuat Jalur Dagang Asia
- Wisuda Universitas Hang Tuah, Kasal Apresiasi Akreditasi Unggul Sejumlah Program Studi
260 Pelabuhan Diteropong KPK, Pelaku Pungli dan Korupsi Bakal Panas Dingin

Keterangan Gambar : Ilustrasi. Tumpukan kontainer. Foto: Property of indonesiamaritimenews.com
Indonesiamaritimenews.com (IMN),JAKARTA: Sistem digitalisasi akan diberlalukan di 260 pelabuhan di Indonesia guna menutup celah korupsi. Dari ratusan pelabuhan tersebut baru 14 pelabuhan yang sudah menerapkan digitalisasi.
Pahala Nainggolan, Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengatakan, digitalisasi dapat menutup celah korupsi di pelabuhan. Karena birokrasi di pelabuhan bisa dipangkas.
"Semakin lama dia (kapal) di pelabuhan, semakin berbelit, kita percaya korupsinya ada di situ," kata Nainggolan dalam acara peluncuran kanal Jaga Pelabuhan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (2/1/2023),
Baca Lainnya :
- Ajang F1 Powerboat Word Championship Danau Toba Ditargetkan Raup Rp250 Miliar0
- Jamin Keamanan Laut, TNI AL Amankan Jalur Pelayaran Komersial0
- Nelayan Banten 5 Hari Hilang, Ditemukan TNI AL Terdampar di Tasikmalaya0
- Ini 15 Perusahaan yang melakukan Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah dengan Pertamina.0
- Teddy Minahasa Dituduh Dapat Rp300 Juta dari Jual BB Sabu, Ini Dakwaan Lengkap Jaksa0
Nantinya pihak terkait di pelabuhan digabung dalam satu sistem untuk mempermudah pelayanan kepada pengguna pelabuhan. Karena birokrasi yang berbelit membuat kapal-kapal besar enggan sandar di Indonesia.
"Kapal-kapal yang gede-gede nggak mau mendarat ke Indonesia karena nggak jelas perginya kapan," ungkap Pahala.
Deputi Pencegahan KPK ini juga mengungkapkan, salah satu tantangan digitalisasi adalah ada 16 lembaga yang punya wewenang di pelabuhan.
"Jam pulangnya saja beda-beda. Memang kita bisa suruh itu kapal harus berlabuh jam berapa, kan nggak. Kalau berlabuh jam 6, badan karantina pulang jam 5, besok baru diperiksa. Semakin lama kapal sandar, semakin mahal tarifnya. Semakin ogah orang datang ke Indonesia," cetus Pahala.
Karrna itu sistem digital selain akan memangkas birokrasi juga menutup celah terjadinya pungli dan korupsi. Sebanyak 260 pelabuhan yang ditargetkan menerapkan digitalisasi, termasuk pelabuhan yang tidak resmi.
Diharapkan seluruh Indonesia ini semua pergerakan kapal akan digital. "Ketahuan dia bikin apa, berapa banyak. Karena pelabuhan ini bukan hanya pelabuhan resmi kayak Tanjung Priok dan lainnya," tandas Pahala. Pelaku pungli korupsi bakal panas dingin bila tidak berhenti berbuat curang. (Arry/Oryza)
