- Tanamkan Cinta Bahari dan Wawasan Maritim, Pelajar Kepulauan Aru Naik Kapal Perang
- Bikin Bahaya, Penyelundupan 1,4 Ton Sianida dari Filipina Digagalkan TNI AL
- Buka Bersama Prajurit Marinir, Kasal Berpesan Amalkan Al Quran Sebagai Kompas Hidup
- Operasi Trisila-26, KRI Dorang-847 Lego Jangkar Bagikan Sembako ke Nelayan Pulau Wamar
- KSOP Kelas II Cirebon dan PT. Langgeng Jaya Maritim Teken Kerja Sama, Apa Saja ?
- Cegah Kasus Hukum, Terminal Teluk Lamong Gandeng Kejari Tanjung Perak
- Bakti Sosial TNI AL di Papua, Masyarakat Antusias Periksa Kesehatan Gratis
- 3.350 Paket Sembako Pelindo Regional 2 Tanjung Priok untuk Pekerja & Masyarakat Sekitar Pelabuhan
- Jalin Kebersamaan Nuansa Ramadhan Pelindo Regional 2 Tanjung Priok dan Stakeholder
- Arus Logistik Jelang Lebaran 2026 Melonjak, Ini Strategi Pelindo Antisipasi Kepadatan di Pelabuhan
Tok! DPR Setuju Tambahan Pagu Kemenhub Jadi Rp26 T, Ini Komitmen Menhub

Keterangan Gambar : Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi bersama jajaran menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Foto: Kemenhub
Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: DPR RI telah menyetujui tambahan pagu anggaran Kementerian Perhubungan 2025 dari Rp17,72 triliun menjadi Rp26,29 triliun. Kemenhub berkomitmen menggunakan tambahan anggaran tersebut sebaik mungkin.
Kemenhub menyatakan akan memastikan serta mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Baca Lainnya :
- IMDEX Asia 2025 di Singapura, Wakil Kepala Staf TNI AL Bawa 2 Kapal Perang0
- Indonesia-Australia Sepakat Tangani IUUF di Zona Ekonomi Eksklusif Lebih Kongkret0
- Bongkar Judi Online, Bareskrim Polri Sita Rp530 Miliar TPPU dari 2 Tersangka0
- Bongkar Judi Online, Bareskrim Polri Sita Rp530 Miliar TPPU dari 2 Tersangka0
- Bongkar Judi Online, Bareskrim Polri Sita Rp530 Miliar TPPU dari 2 Tersangka0
Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI terkait Program Kerja APBN Tahun Anggaran 2025 dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I 2024, di Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
“Tambahan anggaran sebagian besar untuk subsidi, kemudian public service obligation, serta PPPK. Kemudian ada juga anggaran luncuran dari 2024,” ujar Menhub Dudy.
Dalam rapat kerja ini dibahas pula pemeriksaan BPK RI terhadap Kemenhub pada semester I 2024, dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Lebih lanjut, terdapat 32 temuan dan 71 rekomendasi pada Laporan Keuangan 2023. Menhub mengatakan, saat ini 69% atau 49 rekomendasi telah ditindaklanjuti. Ke depan akan dilakukan percepatan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
“Beberapa langkah yang dilakukan Kemenhub untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK RI di antaranya mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada unit kerja terkait, pemantauan tindak lanjut ke lokasi sesuai rekomendasi, pembahasan dengan seluruh unit kerja Eselon I kantor pusat, serta koordinasi dengan stakeholder atau instansi terkait,” ujar Dudy.
Raker dihadiri oleh Wakil Menteri Perhubungan Suntana, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kemenhub. (Bow/Oryza)











