Indonesianaritimenews.com (IMN),JAKARTA: Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) hulu-hilir yang diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Indonesia ternyata menginspirasi Kamboja. Delegasi dari negeri Angkor Wat ini pun melakukan benchmark ke Tanah air sejak 5 Juni hingga 14 Juni 2023.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Pamuji Lestari mengatakan sebelumnya ia pernah bertemu dengan tim dari Kamboja.

"Sebelumnya kami sempat ketemu saat Seafood Forum di Wina, Austria tahun 2022. Sebagai tindak lanjut, Kamboja tertarik untuk melihat langsung di Indonesia," kata Pamuji Lestari dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2023).

Baca Lainnya :

• Penas Tani dan Nelayan 2023, Penyuluh Perikanan Komitmen Sukseskan Ekonomi Biru0
• 867 Ekor Tukik Dilepaskan ke Alam Bebas di Papua Barat0
• Tata Kelola Hasil Sedimentasi Laut Butuh Kolaborasi Semua Pihak0
• Gus Dur, Sarwono dan Hasjim Djalal, Berjasa Membangun Sektor Maritim0
• Keramba Jaring Apung 2 Hektar di Batam Disegel KKP, ini Penyebabnya0

Sosok yang akrab disapa Tari ini mengaku sempat melakukan courtesy call dengan Kamboja. Dalam kunjungan kenegaraan ini, delegasi Kamboja berjumlah 19 orang.

Mereka berasal dari Fisheries Administration (FiA), Department of Agro-Industry, Department of Certification - Institute of Standards of Cambodia, Laboratory Department and CapFish Capture: Post Harvest Fisheries Development Project, UNIDO, Cambodia.

"Tentu ini suatu kebanggaan bagi kami, karena kunjungan delegasi Kamboja dalam rangka melakukan studi banding (benchmark) ke Indonesia," ungkap Tari.

Kamboja menilai Indonesia sebagai salah satu leading countries pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Hal ini terlihat dari volume dan nilai keberterimaan yang tinggi di pasar Uni Eropa.

Adapun delegasi Kamboja dan UNIDO memiliki projek kerjasama CAPFish-Capture: Post-harvest Fisheries Development Project yang bertujuan agar produk perikanan dari Kamboja dapat diterima dan memenuhi persyaratan pasar Uni Eropa.

Apresiasi tersebut.menurit Tari menjadi motivasi agar terus konsisten dalam menjalankan quality assurance.

JADI TOLOK UKUR

Sebagai informasi, pertemuan dibuka oleh Kepala Pusat Pengendalian Mutu dan pemaparan soal tujuan kunjungan dari perwakilan Delegasi Kamboja, Unido Kamboja dan Unido Indonesia. Dalam pertemuan pembukaan dihadiri juga oleh pejabat dan perwakilan dari DJPT, DJPB dan BKIPM.

Selain  pemaparan materi oleh masing-masing unit kerja terkait di BKIPM, DJPT dan DJPB, dilaksanakan juga kunjungan lapangan baik di Jakarta dan Bali yakni ke Unit Pengolahan Ikan (UPI), laboratorium BKIPM, fasilitas budidaya, tempat pendaratan ikan dan kapal penangkap ikan.

"Delegasi Kamboja berharap hasil kunjungan ini dapat menjadi tolok ukur pembelajaran agar produk hasil perikanan Kamboja dapat menembus pasar Uni Eropa," tandas Tari.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan karantina adalah soal keamanan dan kedaulatan negara, mencegah penyebaran penyakit.

Menurutnya, pengendalian mutu tetap menjadi domain dari KKP dari hulu hingga hilir agar dapat memenuhi standar dan kualifikasi yang telah ditentukan. KKP sendiri sudah merancang suatu program besar bertema Blue Economy. (Ari/Oryza)