Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kapasitas SDM yang menangani ekosistem karbon biru, melalui pelatihan aksi iklim yang digelar bersama Climateworks Centre–Monash University, dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University.

Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya KKP dalam menjaga kredibilitas pengelolaan ekosistem karbon biru Indonesia sebagai solusi masalah iklim.

Pelatihan tersebut membahas validasi dan verifikasi proyek mitigasi perubahan Iklim dari ekosistem karbon biru, yang berlangsung di Bogor, pada 17–19 Juni 2026. Validasi dan verifikasi merupakan elemen kunci untuk memastikan aksi mitigasi perubahan iklim berbasis ekosistem pesisir memiliki kredibilitas di tingkat nasional maupun global.

Baca Lainnya :

• Kebut Pengembangan Ekonomi Biru Indonesia, KKP-UNDP Perkuat Kemitraan Strategis0
• Pusat Potensi Maritim TNI AL dan Lanal Tegal Gelar Pelatihan 100 Pembudidaya Udang Vaname0
• Ekspor Produk Perikanan Indonesia Tembus 6,27 Miliar Dolar Amerika, BRIN Siapkan Teknologi0
• Buka Maritime Expo 2026, Wamenhub Suntana Apresiasi Pengabdian Pelaut Indonesia0
• Bangun Proyek Dermaga Tanpa Izin, Dua Perusahaan di Riau Disegel KKP0

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Miftahul Huda mengatakan proses validasi dan verifikasi yang independen, jujur, dan transparan merupakan prasyarat untuk menjaga integritas lingkungan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap kredit karbon yang dihasilkan.

"Dengan dukungan Sistem Registri Nasional, potensi karbon biru Indonesia akan semakin diakui di tingkat global,” ujar Miftahul Huda dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Peserta pelatihan, sambung Huda, berasal dari perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta akademisi yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan dasar pelaporan gas rumah kaca dari ekosistem karbon biru. Pelatihan ini juga akan memperkuat kompetensi teknis peserta dalam proses Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), serta penilaian dokumen pendukung seperti Project Design Document (PDD) dan Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM).

Selain aspek teknis, keberlanjutan proyek karbon biru juga sangat ditentukan oleh tata kelola yang baik serta keterlibatan masyarakat pesisir sebagai aktor utama dalam menjaga ekosistem.

“Kita membutuhkan lebih banyak tenaga profesional yang mampu menyusun, menilai, memverifikasi, dan mengawasi proyek-proyek karbon biru yang berkualitas tinggi,” jelas Country Lead Climateworks Centre Indonesia, Jannata Giwangkara.

Lahirkan Tenaga Profesional

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, berharap pelatihan ini melahirkan lebih banyak tenaga profesional yang mampu mengawal pengembangan proyek karbon biru berkualitas tinggi. Besarnya potensi ekosistem karbon biru nasional menjadi salah satu keunggulan Indonesia dalam mendukung agenda iklim global.

“Karena itu, seluruh proses pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, berbasis sains, dan memenuhi standar internasional agar manfaat ekologis dan ekonomi dapat dirasakan secara optimal, termasuk oleh masyarakat pesisir,” ujarnya.

Upaya ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menempatkan ekonomi biru sebagai arah utama pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

Melalui pengelolaan ekosistem pesisir yang berkelanjutan, penguatan tata kelola berbasis sains, serta peningkatan kapasitas SDM, KKP terus mendorong kontribusi sektor kelautan dalam pencapaian target iklim nasional sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. (Bow/Mar)