Menhub Genjot Peningkatan Digitalisasi Layanan Transportasi Laut dan Logistik

Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, sektor transportasi laut dan logistik butuh peningkatan dan pembenahan tata kelola. Terutama dalam simplifikasi tatanan birokrasi, aturan tata kelola, serta efisiensi proses bisnis logistik melalui digitalisasi layanan.

Hal tersebut dikarenakan penerapan digitalisasi dapat memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk menjalankan usahanya. Menhub Budi Karya terus mendorong peningkatan layanan digitalisasi di sektor trasportasi laut.

Baca Lainnya :

• IPC TPK dan Karantina DKI Jakarta Sosialisasi Pentingnya Fumigasi0
• Komitmen IPC TPK Dukung Kualitas Belajar Mengajar di Tanjung Priok0
• Komitmen DPC SPPI Bersatu dan Pelindo Jasa Maritim Jaga Kekompakan0
• Resmikan Makassar New Port, Presiden Jokowi: Efisiensi Biaya Logistik, Menangkan Persaingan0
• Erick Thohir: Pelabuhan Indonesia Tembus 20 Pelabuhan Terbaik di Dunia0

Hal ini disampaikan Menhub saat membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 di Jakarta, Senin (26/2/2024).

“Sistem kita buat lebih sederhana, menjadi satu, jangan semua direktorat membuat sistem sehingga membuat digitalisasi banyak dan membingungkan. Lakukan dengan konsisten dari pusat, bahkan kita buat layar di Kemenhub, di mana orang bisa melihat cara pengurusan tol laut dan perizinan dengan baik,” ujar Budi Karya.

Ia menambahkan, pembangunan sektor transportasi laut memiliki tantangan yang besar. Tantangan tersebut antara lain pembenahan tata kelola sektor logistik, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta peningkatan kualitas SDM.

Kemudian terkait optimalisasi PNPB, ia mengatakan, tantangan yang dihadapi tidak terbatas pada bagaimana terus dijaga dan ditingkatkan jumlahnya, tapi juga kualitas jenis tarif dan layanan kepada masyarakat. Adapun realisasi PNBP Ditjen Perhubungan Laut pada 2023 mencapai 112,83% atau Rp4,9T dari target APBN sebesar Rp4,4T.

“Saya minta kepada seluruh satuan kerja agar dapat meningkatkan dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan PNBP, serta potensi yang belum terpungut sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara,” katanya.

Terkait kualitas SDM, ia mengatakan Ditjen Perhubungan Laut menjalankan program-program strategis dan memiliki jumlah pegawai sebanyak 13.281, sehingga diperlukan pemerataan peningkatan kompetensi bagi SDM di kantor pusat maupun UPT.

Saat ini, penyebaran SDM dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan belum merata, khususnya pada UPT-UPT di wilayah Indonesia Timur. Maka dari itu, perlu pemprioritasan program pengembangan SDM melalui program diklat teknis dan manajerial secara daring dan luring. 

Raker Perhubungan Laut mengangkat tema “Dengan Kolaborasi dan Sinergitas, Ditjen Perhubungan Laut Optimis Wujudkan Transportasi Laut yang Andal mendukung Indonesia Maju”. Raker diharapkan dapat membangun kesamaan pemahaman, penanganan permasalahan dan dinamika bisnis pelayaran, serta menjadi evaluasi kinerja dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang transportasi laut. (Arry/Oryza)