Indonesiamaritimenews.com (IMN), BEKASI: Kementerian Ketenagakerjaan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) Khusus Disabilitas guna membekali penyandang disabilitas dengan skill dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.

Upaya ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat membuka Pembekalan Sensitivitas Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas bagi Perusahaan dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026).

Pelatihan di balai tersebut mencakup sejumlah bidang, mulai dari operasional call center, menjahit, hingga barista. Balai ini juga menjadi percontohan fasilitas pendukung dan teknologi asistif untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang inklusif.

Baca Lainnya :

• Presiden Prabowo Luncurkan 11 Proyek Hilirisasi dan Lepas Perdana Ekspor Baterai Kendaraan Listrik0
• 800 Pati TNI dan Polri Dikumpulkan di Istana, Ini Taklimat Presiden Prabowo Soal Keadaan Negara0
• Tok! DPR Sahkan UU Ketenagakerjaan, Ini 13 Poin Aturan Baru Lindungi Pekerja0
• Menaker: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Hadirkan Era Baru Hukum0
• Dirut Pelindo Sambangi Mabes TNI AL, Ada Apa ?0

Fasilitas yang disimulasikan mencakup teknologi pemandu suara (voice assistant) dan tampilan huruf Braille. Fasilitas aksesibilitas tersebut diharapkan membantu penyandang disabilitas menjalankan aktivitas kerja sesuai kebutuhan mereka.

Yassierli menegaskan, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas merupakan hak warga negara yang perlu diwujudkan melalui akses kerja yang setara dan penilaian berdasarkan kompetensi.

"Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, karena itu adalah amanat konstitusi kita. Kita ingin mengubah kondisi hopeless saudara-saudara disabilitas menjadi harapan dan senyum nyata, di mana kehadiran mereka di tempat kerja tidak boleh menjadi beban tetapi memberi nilai tambah," ujar Yassierli.

Menurut Yassierli, keterampilan yang diasah melalui pelatihan menjadi bekal bagi penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja. Karena itu, perusahaan diharapkan merekrut pekerja berdasarkan kemampuan dan keahlian, bukan atas dasar rasa kasihan.

"Keahlian inilah yang kami asah di balai pelatihan agar perusahaan merekrut mereka berdasarkan kompetensi, bukan rasa kasihan yang justru memicu rasa tidak nyaman," tuturnya.

Untuk memperluas kesempatan kerja yang setara, pemerintah telah menetapkan kewajiban bagi perusahaan dan instansi pemerintah untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya. Sementara itu, instansi pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas.

Selain membuka kesempatan kerja, perusahaan dan instansi pemerintah perlu menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari perundungan (bullying) dan pengucilan. Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat bekerja dan berkontribusi sesuai kompetensinya.

Butuh Pelatihan

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan penyandang disabilitas membutuhkan pelatihan yang sesuai dengan kemampuan individu dan kebutuhan dunia usaha. Selain penguasaan keterampilan, akses terhadap lingkungan belajar yang inklusif juga penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi proses rekrutmen hingga menjalankan pekerjaan.

“Kami sadar teman-teman disabilitas tidak bisa langsung diserap begitu saja oleh perusahaan. Mereka harus dibekali keterampilan yang memadai,” ujar Yassierli.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, Kementerian Ketenagakerjaan tengah membangun Balai Latihan Kerja (BLK) khusus penyandang disabilitas di Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Bekasi, Jawa Barat. Fasilitas ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi peserta sekaligus memperluas kesempatan mereka memasuki pasar kerja.

Gedung dua lantai tersebut dilengkapi sarana yang memperhatikan kebutuhan aksesibilitas, antara lain jalur landai (ramp), lift, jalur pemandu (guiding block), dan toilet khusus disabilitas. Kelengkapan ini diharapkan membantu peserta beraktivitas secara mandiri selama mengikuti pelatihan.

Di lantai dasar, tersedia sejumlah fasilitas pembelajaran berbasis praktik, seperti Lobby KOS 3 in 1, layanan customer service berbasis biometrik, serta Public Café yang berfungsi sebagai laboratorium pelatihan barista. Peserta juga dapat memanfaatkan Exhibition & Sales Gallery untuk memamerkan hasil karya dan Public Speaking Lab untuk berlatih menghadapi wawancara kerja.

Menurut Yassierli, pelatihan di balai ini tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis. Kurikulum juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan kecakapan digital agar kemampuan peserta selaras dengan perubahan kebutuhan pasar kerja.

Untuk menunjang pembelajaran, Kemnaker menyiapkan Digital Skills Lab untuk pelatihan pemrograman berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), Batik & Craft Studio, serta Laboratorium Terapi Sensori. Ruang kelas dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang tunarungu, tunanetra, tunadaksa, maupun disabilitas intelektual.

Selain keterampilan, kesiapan mental menjadi bagian dari proses pembelajaran. Kemnaker menyediakan layanan konseling psikologi karier untuk membantu peserta mengenali potensi diri, membangun kepercayaan diri, dan mempersiapkan diri menghadapi lingkungan profesional.

Untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, kawasan pelatihan juga dilengkapi Healing Garden, musala inklusif dengan fasilitas wudu adaptif, panduan Braille dan audio, serta Playground & Entertainment Zone. Berbagai fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan peserta selama mengikuti kegiatan di balai.

Yassierli berharap dunia usaha dan para pemangku kepentingan turut membuka kesempatan kerja bagi lulusan pelatihan. Keterlibatan perusahaan diperlukan agar kompetensi yang diperoleh peserta dapat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sekaligus membuka jalan bagi disabilitas untuk berpartisipasi dalam dunia kerja. (Riz/Mar)