Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA:  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengupayakan percepatan perluasan kawasan laut dilindungi seluas 30% atau 97,5 juta hektar sampai tahun 2045. Untuk mencapai target tersebut KKP menggalang sinergi dengan berbagai pihak.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara mengatakan, saat ini lebih dari 29 juta hektare telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi formal.

Baca Lainnya :

• Perkuat Pengawasan di Laut, KKP Gandeng Instansi dan Pemangku Kepentingan0
• Modeling Budidaya Lobster di Batam, Produksi Kerang Hijau Ikut Terdongkrak0
• Terpisah dari Induk, Anak Dugong Terdampar di Bitung0
• Sempat Ditolak Nelayan, KKP: Penggunaan VMS Kunci Keberlanjutan Sumber Daya Ikan0
• 4 Kapal Perang TNI AL Patroli di Laut Natuna, Nelayan Asing Maling Ikan Masih Berani ?0

Karenanya Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, bekerja sama dengan berbagai pihak menggelar Simposium MPA dan OECM Indonesia 2025 di IPB International Convention Center, Bogor, pada 15–16 Mei 2025.

"Simposium ini menjadi ruang untuk menyampaikan perkembangan, tantangan, serta pembelajaran dari berbagai pendekatan pengelolaan, termasuk inisiatif komunitas yang belum diakui secara formal namun memiliki kontribusi besar dalam pelestarian ekosistem laut,” ujar Koswara dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Kerjasama dijalin dengan Konsorsium (Marine Protected Area/MPA) dan Tindakan Konservasi Berbasis Kawasan yang Efektif Lainnya (Other Effective Area-based Conservation Measures/OECM), yang terdiri dari: WWF Indonesia, Coral Triangle Center (CTC), RARE Indonesia, Konservasi Indonesia, Pesisir Lestari (Pelestari), dan Rekam Nusantara, serta didukung Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

Mengusung tema “Tata Kelola, Sains, Biodiversitas, dan Kesejahteraan Masyarakat”, simposium ini menjadi forum nasional pertama yang mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk memperkuat strategi pengelolaan kawasan konservasi laut.

Simposium membahas berbagai topik strategis, antara lain penguatan tata kelola kawasan konservasi, peran MPA dalam melindungi biodiversitas dan mitigasi perubahan iklim, pemanfaatan teknologi dan kolaborasi ilmiah dalam pemantauan kawasan serta peran OECM dalam mendukung konservasi laut di luar kawasan formal.

Kontribusi Nyata Untuk Konservasi

Sementara itu, Ketua Konsorsium sekaligus Direktur Program Kelautan dan Perikanan WWF-Indonesia, Imam Musthofa Zainudin mengatakan  simposium ini juga menjadi ajang penghargaan bagi pengelola kawasan konservasi dan OECM yang telah berkontribusi nyata dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“WWF-Indonesia mendukung penetapan dan pengelolaan sekitar 5,3 juta hektare atau 18,3% dari total kawasan konservasi formal nasional, serta aktif menginisiasi pembentukan OECM di beberapa wilayah perairan,” ungkap Imam.

Inisiatif seperti MPA for Species, MPA for Fisheries, dan MPA for Climate Resilience turut diperkenalkan. Sejumlah pembicara kunci hadir dari kalangan pemerintah, akademisi, dan organisasi internasional, termasuk BRIN, UPTD Kawasan Konservasi Alor, WWF-US, IUCN, CTI-CFF Regional Secretariat, dan BPDLH. Mereka membahas arah kebijakan nasional, integrasi ruang laut, pembiayaan kawasan konservasi, serta kerja sama regional dan kontribusi global.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya dalam berbagai forum global menekankan bahwa perluasan kawasan konservasi merupakan strategi utama dalam menjaga kelestarian biota laut dan memulihkan ekosistem perairan dalam rangka menjaga laut sehat dan produktif untuk ketahanan pangan biru, kualitas kehidupan, dan mengatasi dampak perubahan iklim.

Saat ini, luas kawasan konservasi perairan Indonesia telah mencapai 29,9 juta hektar, mendekati target nasional sebesar 32,5 juta hektare pada tahun 2030. (Arry/Oryza)