Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir Balaw menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah dan cabai rawit di beberapa daerah.

Ia menilai kondisi ini ironis, mengingat sebagian wilayah tersebut memiliki lahan yang tergolong subur. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah konkret.

Pernyataan itu disampaikan Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Inventarisasi Jembatan Pejalan Kaki ke Satuan Pendidikan dan Sarana Publik Lainnya, serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Rapat digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Baca Lainnya :

• Alumni AAL 40 Tahun 1994 Moro Cadas, Peduli Korban Bencana di Sumatera, Kirim Bantuan Kemanusiaan0
• ASDP Hadir di Tengah Korban Bencana, Bergerak Bersama untuk Pulihkan Asa0
• Kunjungi Korban Bencana di Padang, Titiek Soeharto: Mudah-mudahan Cobaan ini Cepat Berlalu..0
• Kunjungan Presiden Prabowo Obati Kesedihan Korban Bencana: Negara Hadir Lindungi Rakyat0
• Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Salurkan Bantuan Tanggap Bencana0

"Kami minta untuk teman-teman daerah atau yang mewakili agar segera mengambil langkah, berkomunikasi dengan daerah-daerah yang bawangnya surplus atau tidak naik sehingga dapat menurunkan harga," jelas Tomsi, dalam keterangan tertulis, Senin (8/12/2025).

Data yang dihimpun, terdapat 276 daerah yang mengalami kenaikan harga bawang merah pada minggu pertama Desember 2025. Selain itu, 261 daerah mencatat kenaikan harga cabai rawit, dan 257 daerah mengalami kenaikan harga cabai merah pada periode yang sama.

Tomsi menyebut kenaikan harga dapat dimaklumi jika terjadi di wilayah yang terdampak bencana. Namun, ia menyoroti banyak daerah dalam daftar tersebut justru bukan wilayah terdampak dan bahkan memiliki lahan subur. Karena itu, ia mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah (Pemda) dalam mengendalikan harga komoditas yang terus merangkak naik.

"Ini daerah-daerah subur semua, ini naiknya 200 persen, 100 persen," ungkap Tomsi.

Ia berharap pemerintah daerah (Pemda) segera menyadari situasi ini dan mengambil langkah konkret untuk mengatasi kenaikan harga komoditas pangan. Berdasarkan data Kemendagri per 8 Desember 2025, terdapat 335 daerah yang merencanakan gerakan menanam. Tomsi mengimbau  daerah-daerah tersebut mempertimbangkan jenis komoditas yang ditanam.

Pria asal Kedamaian, Bandar Lampung ini juga meminta daerah terus mendukung program-program pemerintah, termasuk pendataan jembatan pejalan kaki yang rusak dan menghubungkan satuan pendidikan maupun fasilitas pelayanan publik lainnya. Dukungan serupa juga diperlukan untuk Program 3 Juta Rumah yang menjadi bagian dari prioritas nasional.

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pembicara, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini; Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto; serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Telisa Aulia Falianty.

Selain itu, pembicara dari berbagai kementerian dan lembaga turut bergabung secara virtual. Forum ini juga diikuti oleh jajaran Pemda, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (Bow/Mar)