- Buka Peluang Kerja Baru Kemnaker Gandeng TikTok, Dorong Talenta Ekonomi Digital
- Petikemas Internasional Dongkrak Kinerja Terminal Teluk Lamong 4,5%
- Transformasi Terminal Dongkrak Arus Peti Kemas di TPK Sorong 10% Pada Triwulan I 2026
- KRI Bima Suci Bawa Taruna AAL dan Cadet Asean Tiba di Colombo, Misi Diplomasi Kartika Jala Krida 2026
- Heboh Pulau Umang di Banten Dijual Rp65 Miliar, KKP: Langsung Kami Segel
- Taklukkan Medan Sulit Samudra Atlantik, KRI Conapus-936 Sandar di Afrika Selatan
- Layanan Pelindo Masa Angkutan Lebaran 2026 Tembus 2,6 Juta Penumpang, Meningkat 24 %
- PELNI dan Meratus Line Perluas Kerja Sama Strategis Program Tol Laut
- Kapal Perang Fregat Angkatan Laut Thailand Singgah di Surabaya, Ini Kekuatannya
- Yuhuu... 441 Riders Cilik Bersaing Ketat di Kejurnas Push Bike Race Kapten Morgan Tahun 2026
Sosialisasi Unclos 82, Prajurit TNI AL di Belawan Dibekali Pemahaman Hukum Laut Internasional

Keterangan Gambar : Prajurit TNIL AL mengikuti Sosialisasi UNCLOS 82 dari Aspek Operasi yang berlangsung di Mako Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) I Belawan, Sumatera Utara, Selasa (22/7/2025). Foto: Dispenal
Indonesiamaritimenews.com (IMN), BELAWAN: Prajurit TNI AL harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hukum internasional di laut. Karenanya TNI AL terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Kali ini, Dinas Hukum Angkatan Laut (Diskumal) menggelar Sosialisasi UNCLOS 82 dari Aspek Operasi yang berlangsung di Mako Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) I Belawan, Sumatera Utara, Selasa (22/7/2025).
Baca Lainnya :
- Sepiring Harmoni di Perbatasan, Kehangatan TNI AL dan Siswa SF YPK Emaus Papua Makan Bersama0
- KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991, Mantap Menuju Predikat KRI Teladan 20250
- TNI AL Kini Punya Tata Pamer Kendaraan Tempur Bawah Air Kopaska0
- Prajurit Petarung Pasmar 3 TNI AL Tampil Memukau di Bastille Day 2025 Prancis0
- Catatkan Sejarah, Presiden RI Prabowo Subianto Tamu Kehormatan di Bestille Day 2025 Prancis0
Dalam sambutan Kadiskumal Laksamana Pertama TNI Dr. Ali Ridlo yang dibacakan oleh Kolonel Laut (H) Hery Supriyatno, disampaikan harapan agar adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan terhadap UNCLOS 1982 serta peraturan lain yang terkait dengan penegakan hukum di laut.
“Oleh karena itu, personel TNI AL, khususnya personel Lantamal I Belawan, dituntut agar mampu memahami dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun peraturan terkait dengan UNCLOS 1982 agar dapat digunakan sebagai dasar dan implementasi dalam melaksanakan tugas untuk Gakkum dan Gaklat,” tegasnya.
Dalam siaran resmi TNI AL dijelaskan, kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kegiatan ini dibuka oleh Wadan Lantamal I Belawan Kolonel Laut (P) Fajar Tri Rohadi dan dihadiri oleh sejumlah pejabat Lantamal I Belawan serta prajurit perwira, bintara, dan tamtama Lantamal I Belawan. Kegiatan ini juga dihadiri secara vicon oleh Lanal-Lanal di bawah jajaran Lantamal I Belawan.
Peningkatan kapasitas personel dalam memahami hukum laut internasional merupakan bagian dari tugas pokok TNI AL sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan maritim Indonesia. Hal ini selaras dengan penekanan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bahwa TNI AL senantiasa menjunjung tinggi dan mengaplikasikan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam setiap pelaksanaan tugas.
Sebagai catatan, UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea adala hukum laut internasional yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. UNCLOS 1982 dirancang dan disepakati dalam Konferensi PBB tentang Hukum Laut yang diadakan antara tahun 1973 hingga 1982.
Konvensi ini mencakup sejumlah prinsip dan aturan yang mengatur berbagai aspek soal laut. Hal-hal yang diatur antara lain batas-batas yurisdiksi negara pantai, hak-hak dan kewajiban negara-negara dalam penggunaan dan perlindungan sumber daya laut. Selain itu juga soal kebebasan navigasi, lingkungan laut, penelitian ilmiah, dan penyelesaian sengketa.
Konvensi tersebut diadopsi secara resmi pada 10 Desember 1982, kemudian mulai berlaku pada 16 November 1994, setelah diratifikasi oleh sejumlah negara. (Arry/Oryza)











