- Buka Peluang Kerja Baru Kemnaker Gandeng TikTok, Dorong Talenta Ekonomi Digital
- Petikemas Internasional Dongkrak Kinerja Terminal Teluk Lamong 4,5%
- Transformasi Terminal Dongkrak Arus Peti Kemas di TPK Sorong 10% Pada Triwulan I 2026
- KRI Bima Suci Bawa Taruna AAL dan Cadet Asean Tiba di Colombo, Misi Diplomasi Kartika Jala Krida 2026
- Heboh Pulau Umang di Banten Dijual Rp65 Miliar, KKP: Langsung Kami Segel
- Taklukkan Medan Sulit Samudra Atlantik, KRI Conapus-936 Sandar di Afrika Selatan
- Layanan Pelindo Masa Angkutan Lebaran 2026 Tembus 2,6 Juta Penumpang, Meningkat 24 %
- PELNI dan Meratus Line Perluas Kerja Sama Strategis Program Tol Laut
- Kapal Perang Fregat Angkatan Laut Thailand Singgah di Surabaya, Ini Kekuatannya
- Yuhuu... 441 Riders Cilik Bersaing Ketat di Kejurnas Push Bike Race Kapten Morgan Tahun 2026
Soroti Kedaulatan Digital Indonesia, Presiden Jokowi: Kita Harus Jadi Pemain

Keterangan Gambar : Presiden Jokowi memberi arahan kepada peserta program PPSA XXIV dan alumni program PPRA LXV Lemhanas. Foto: Setpres
Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya melindungi kedaulatan digital Indonesia, dengan menjaga aset digital dan terus mempertahankan produk dalam negeri di pasar digital.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengarahannya kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/10/2023).
Baca Lainnya :
- Rapat Perdana PWI Pusat Pasca Kongres XXV, Pendidikan dan UKW Program Prioritas0
- Resmikan Kereta Cepat WHOOSH Jakarta-Bandung, Presiden Jokowi Sebut Bukan Soal Untung Rugi0
- Upacara Kenaikan Pangkat di Kapal, Prajurit Kontingen Garuda TNI AL di Lebanon Terjun ke Laut0
- Istana Berbatik, Presiden Jokowi Tertawa Melihat Pejabat dan Dubes Beraksi di Catwalk0
- Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2023, Presiden Jokowi Pimpin Mengheningkan Cipta0
“Kita harus melindungi kedaulatan digital kita dan betul-betul kita pertahankan yang namanya kandungan lokal, barang lokal, kalau enggak bisa 100 persen barang, ya paling tidak 90 persen, 80 persen kandungan lokalnya. Jaga betul yang namanya aset digital kita, jaga betul, data, informasi, akses pasar, semuanya nanti bisa menyangkut politik,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar. Untuk itu, ia meminta agar talenta-talenta digital disiapkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar.
“Kita harus menjadi pemain, ini menyiapkan pemain-pemain ini yang memerlukan kerja keras karena waktunya kita dibatasi oleh limit waktu. Teman-teman saya menyampaikan waktunya hanya dua tahun dari tahun kemarin, pertengahan tahun kemarin, hanya dua tahun, bagaimana kita bisa menyiapkan talenta-talenta digital kita, ini bukan barang yang mudah,” tuturnya.
Kepala Negara juga menekankan, Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen, tetapi harus menjadi produsen. Presiden mengungkapkan, ada 123 juta masyarakat menjadi konsumen di pasar digital, namun 90 persen barang yang dibeli merupakan barang impor.
“Kalau produk kita sendiri kita taruh di e-commerce masih bagus, tapi 90 persen barang impor. Karena harganya sangat murah. Bahkan baju, kemarin ada yang dijual berapa? Rp5 ribu artinya di situ ada predatory pricing, sudah mulai bakar uang yang penting menguasai data, menguasai perilaku, ini semua kita harus mengerti mengenai ini,” ucap Presiden.
Ia mengingatkan seluruh masyarakat agar tidak terkena penjajahan era modern. Oleh sebab itu, Presiden mendorong agar produk yang masuk ke pasar digital merupakan produk dalam negeri.
“Syukur kita bisa masuk ekspor ke negara-negara–enggak usah jauh-jauh di ASEAN dulu kita kuasai. Jangan sampai kita lena dalam hitungan bulan, enggak mau saya terkena penjajahan era modern. Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini, kita nggak sadar tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi,” tandas Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto. (Arry/Oryza)











