- Tinjau Pelabuhan Merak, Kapolri Sampaikan Pesan Presiden Prabowo: Beri Pelayanan Terbaik
- Wakasal Tinjau Langsung Distribusi Bantuan Bencana Sumatera
- KI DKI Catat Rekor Tertinggi E Monev KIP 2025, Gubernur Pramono Anung: Luar Biasa
- Kabar Gembira bagi Petambak, KKP Distribusikan Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan Awal 2026
- KKP-Polri Turunkan Pasukan Gegana Brimob Awasi Produk Ikan, Ada Apa ?
- Menteri AHY Lepas KRI Semarang-594 Bawa Bantuan Kemanusiaan ke Sumatera
- Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans di Exit Tol Krapyak, Nyawa 16 Penumpang Terenggut
- Di Pundak Mahasiswa Tradisi Betawi Harus Lestari, Berpacu dengan Inovasi
- Kapal MV Egon Sandar di Aceh, Bawa 1 Truk Bantuan Logistik, 13 Motor Brimob & 2 Swamp Boat Polairud
- Berharap Keberkahan, TTL Santunani 200 Anak Yatim di HUT ke-12
Soroti Kedaulatan Digital Indonesia, Presiden Jokowi: Kita Harus Jadi Pemain

Keterangan Gambar : Presiden Jokowi memberi arahan kepada peserta program PPSA XXIV dan alumni program PPRA LXV Lemhanas. Foto: Setpres
Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya melindungi kedaulatan digital Indonesia, dengan menjaga aset digital dan terus mempertahankan produk dalam negeri di pasar digital.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengarahannya kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/10/2023).
Baca Lainnya :
- Rapat Perdana PWI Pusat Pasca Kongres XXV, Pendidikan dan UKW Program Prioritas0
- Resmikan Kereta Cepat WHOOSH Jakarta-Bandung, Presiden Jokowi Sebut Bukan Soal Untung Rugi0
- Upacara Kenaikan Pangkat di Kapal, Prajurit Kontingen Garuda TNI AL di Lebanon Terjun ke Laut0
- Istana Berbatik, Presiden Jokowi Tertawa Melihat Pejabat dan Dubes Beraksi di Catwalk0
- Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2023, Presiden Jokowi Pimpin Mengheningkan Cipta0
“Kita harus melindungi kedaulatan digital kita dan betul-betul kita pertahankan yang namanya kandungan lokal, barang lokal, kalau enggak bisa 100 persen barang, ya paling tidak 90 persen, 80 persen kandungan lokalnya. Jaga betul yang namanya aset digital kita, jaga betul, data, informasi, akses pasar, semuanya nanti bisa menyangkut politik,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar. Untuk itu, ia meminta agar talenta-talenta digital disiapkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar.
“Kita harus menjadi pemain, ini menyiapkan pemain-pemain ini yang memerlukan kerja keras karena waktunya kita dibatasi oleh limit waktu. Teman-teman saya menyampaikan waktunya hanya dua tahun dari tahun kemarin, pertengahan tahun kemarin, hanya dua tahun, bagaimana kita bisa menyiapkan talenta-talenta digital kita, ini bukan barang yang mudah,” tuturnya.
Kepala Negara juga menekankan, Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen, tetapi harus menjadi produsen. Presiden mengungkapkan, ada 123 juta masyarakat menjadi konsumen di pasar digital, namun 90 persen barang yang dibeli merupakan barang impor.
“Kalau produk kita sendiri kita taruh di e-commerce masih bagus, tapi 90 persen barang impor. Karena harganya sangat murah. Bahkan baju, kemarin ada yang dijual berapa? Rp5 ribu artinya di situ ada predatory pricing, sudah mulai bakar uang yang penting menguasai data, menguasai perilaku, ini semua kita harus mengerti mengenai ini,” ucap Presiden.
Ia mengingatkan seluruh masyarakat agar tidak terkena penjajahan era modern. Oleh sebab itu, Presiden mendorong agar produk yang masuk ke pasar digital merupakan produk dalam negeri.
“Syukur kita bisa masuk ekspor ke negara-negara–enggak usah jauh-jauh di ASEAN dulu kita kuasai. Jangan sampai kita lena dalam hitungan bulan, enggak mau saya terkena penjajahan era modern. Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini, kita nggak sadar tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi,” tandas Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto. (Arry/Oryza)











