Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Port Facility Security Officer (PFSO) dan Company Security Officer (CSO) adalah garda terdepan dalam keamanan maritim. Karenanya koordinasi erat antara semua pihak sangatlah penting.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) menyelenggarakan Temu Teknis Port Facility Security Officer (PFSO) dan Company Security Officer (CSO) Tahun 2025.

Acara berlangsung pada 18–19 di Jakarta, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sesditjen Hubla dan Auditor ISPS Code Ditjen Hubla.

Selama dua hari para peserta aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, serta memperkuat jejaring kerja sama antarpihak. Beberapa topik yang dibahas mulai dari implementasi kebijakan, evaluasi tantangan di lapangan, hingga rencana aksi untuk memperkuat kolaborasi antara PFSO dan CSO.

PFSO dan CSO Garda Depan Keamanan Maritim

Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), Capt. Hendri Ginting dalam sambutannya saat membuka acara menegaskan, PFSO dan CSO memegang peran penting dalam menjaga keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan sesuai amanat International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.

“PFSO dan CSO adalah dua peran vital dalam implementasi keamanan maritim. Untuk memastikan kapal dan fasilitas pelabuhan tetap aman, ISPS Code harus diterapkan dengan baik dan konsisten,” ujar Capt. Hendri.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya koordinasi erat antara PFSO, CSO, otoritas keamanan maritim, serta pihak berwenang lainnya untuk melakukan evaluasi risiko dan menetapkan langkah mitigasi ancaman di kapal maupun fasilitas pelabuhan.

Temu Teknis ini digelar dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara PFSO dan CSO, menyamakan persepsi serta pemahaman terkait implementasi ISPS Code, sekaligus menyampaikan kebijakan, regulasi baru, dan informasi teknis.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi ancaman seperti terorisme, sabotase, maupun pelanggaran keamanan lainnya, serta melakukan evaluasi guna meningkatkan sistem keamanan baik di kapal maupun di fasilitas pelabuhan.

“Forum ini menjadi sarana PFSO dan CSO bertukar informasi, pengalaman, sekaligus meningkatkan kemampuan dalam penyusunan Ship Security Plan (SSP) dan Port Facility Security Plan (PFSP), sehingga keamanan maritim tetap terjaga sesuai standar internasional,” tambah Hendri.

Baca Lainnya :

• Kapal Pengawas Milik KKP Dibakar Massa, Ini Kronologi Penyebabnya0
• Kapal Pengawas Milik KKP Dibakar Massa, Ini Kronologi Penyebabnya0
• Kapal Nelayan Bawa 5 ABK Mati Mesin, Ditemukan Tentera Laut Diraja Malaysia, Diselamatkan TNI AL0
• Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Dimulai, Tahap I Sasar 65 Desa Pesisir, Anggaran Rp1,34 T0
• KKP Dorong Percepatan Legalisasi Rencana Zona KSNT, Ini 17 Lokasinya0

Komitmen Menjaga Keamanan Pelayaran

Melalui kegiatan ini, Ditjen Hubla menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan pelayaran serta memastikan standar internasional ISPS Code dapat berjalan efektif di seluruh pelabuhan dan kapal di Indonesia.

Capt. Hendri mengatakan bahwa forum ini bukan sekadar pertemuan teknis, melainkan juga ruang silaturahmi untuk mempererat sinergi dalam membangun sistem keamanan maritim yang tangguh dan responsif terhadap ancaman.

“Kami berharap ilmu dan pengalaman dari kegiatan ini benar-benar bermanfaat dalam pelaksanaan tugas di unit kerja masing-masing. Mari kita terus menjaga semangat kolaborasi dan profesionalisme demi mewujudkan pelayaran yang aman," pungkasnya. (Arry/Oryza)