Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan 6 program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan tidak semata membangun fisik, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.

Program prioritas tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pelaksanaan program prioritas harus berangkat dari kebutuhan masyarakat di lapangan. Karena itu, KKP melakukan konsolidasi internal untuk memastikan seluruh jajaran memahami target, mekanisme pelaksanaan, hingga manfaat yang harus diterima masyarakat.

Baca Lainnya :

• 3 Bayi Buaya Langka Sinyulong Diamankan KKP dari Permukiman Nelayan, Ini Penampakannya0
• KKP Ringkus Kapal Komplotan Pelaku Bom Ikan di Kepulauan Spermonde0
• Pemanfaatan Air Laut, KKP Terbitkan Izin untuk 16 Pembangkit PLN NP0
• Kampung Nelayan Merah Putih Mulai Menggeliat, Sudah Pasarkan 273 Ton Ikan0
• Rumput Laut dan Agar-agar Indonesia Bebas Tarif Tambahan Section 3 di AS0

Trenggono mencontohkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat pesisir. Menurut dia, pembangunan kampung nelayan tidak semata-mata dilakukan dengan memperbaiki rumah warga, tetapi harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi nelayan.

“Merubah taraf hidup bukan diperbaiki rumahnya, tetapi produktivitasnya,” kata Trenggono saat konsolidasi internal KKP di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Ia mengungkapkan, pengalamannya mengunjungi sejumlah kampung nelayan sejak awal menjabat Menteri KKP pada 2020 menjadi salah satu dasar dalam merancang program tersebut. Saat itu, ia menemukan kondisi kampung nelayan di berbagai daerah memiliki persoalan yang relatif sama, mulai dari lingkungan yang kurang tertata hingga keterbatasan fasilitas penunjang aktivitas nelayan.

Trenggono kemudian mencontohkan pengembangan kawasan nelayan di Biak yang dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan kebutuhan masyarakat. Fasilitas yang dibangun tidak hanya berupa infrastruktur permukiman, tetapi juga sarana pendukung aktivitas ekonomi seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, cold storage, bengkel nelayan, balai nelayan, fasilitas kuliner, hingga kantor pengelola.

“Research dulu apa yang mereka butuhkan,” ujarnya.

Pendekatan tersebut kemudian menjadi salah satu model dalam pengembangan KNMP. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia hingga 2029.

Pembangunan Tambak Udang

Selain KNMP, KKP juga menjalankan lima program prioritas lainnya, yakni pembangunan integrasi tambak udang dan revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa, pembangunan budidaya tematik di 40.000 desa, modernisasi kapal penangkap ikan, serta program swasembada garam.

Menteri Trenggono mengatakan, setiap program memiliki model pengembangan yang berbeda sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah pengembangan tambak udang terintegrasi yang diproyeksikan menjadi contoh pengelolaan kawasan budidaya yang produktif.

Program budidaya tematik juga terus dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi. KKP tengah mempertimbangkan penerapan teknologi lain seperti Recirculating Aquaculture System (RAS) untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan budidaya.

“Program besar swasembada protein ini bukan hanya penyediaan protein, tetapi juga menjadi sumber devisa negara,” katanya.

Di sisi lain, Trenggono mengingatkan jajaran KKP agar tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pemerintah dalam menjalankan program prioritas tersebut. Besarnya anggaran dan skala pekerjaan harus diikuti dengan integritas serta kepatuhan terhadap aturan.

Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan proyek pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Siapapun yang melakukan itu harus ditindak tegas. Ini kepercayaan,” tegasnya.

Prinsip Tepat Sasaran

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menambahkan pelaksanaan program mengedepankan prinsip tepat sasaran, integritas, objektivitas, serta sistem pengawasan yang kuat. Setiap tahapan pekerjaan memiliki alat ukur yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.

“Amanah perlu dikawal. Tepat sasaran, integritas, sistem jangan dimainkan,” kata Didit.

Ia meminta seluruh jajaran KKP memperkuat koordinasi dan pengendalian agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, termasuk temuan dalam proses pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal.

Didit juga mengingatkan bahwa percepatan program tidak boleh mengabaikan prosedur. Menurut dia, kerja cepat harus tetap dibarengi dengan kecermatan dan tanggung jawab. “Kerja cepat, kerja cerdas, kerja ikhlas,” ujarnya. (Bow/Mar)