Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Perhubungan terus berbenah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan capaian target kinerja organisasi. Penerapan 99 risiko sangat penting untuk mewujudkan instansi yang mengedepankan akuntabilitas, transparansi dan efisiensi.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan saat membuka kegiatan Penajaman dan Evaluasi Implementasi Digitalisasi Manajemen Risiko pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARKO) di Jakarta, Senin (27/5/2024). 

Baca Lainnya :

• Awak Kapal Patroli KPLP Dilatih Mahir Menembak0
• Tingkatkan Keselamatan Pelayaran Kemenhub Revalidasi 36 Auditor Keselamatan Kapal0
• Dukung Kejayaan Pelaut Indonesia Kemenhub Tingkatkan Kualitas Diklat Kepelautan0
• Dear Awak Kapal, Standar Gaji Pokok Kini Sedang Digodok Pemerintah0
• Hadapi Ancaman Keamanan Maritim, Personel RSO Harus Dibekali Langkah Mitigasi0

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan Ditjen Perhubungan Laut dari berbagai wilayah di Indonesia.

PR BESAR

Lebih lanjut Lollan  mengatakan manajemen risiko masih menjadi sebuah pekerjaan rumah (PR) besar. Untuk itu dengan adanya aplikasi SIMARKO dapat meningkatkan pencapaian tujuan dari sebuah organisasi.

“Dengan demikian, perlu memastikan manajemen risiko berjalan dengan baik di berbagai lini. Melalui aplikasi SIMARKO ini diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan organisasi, peningkatan kinerja, dan mendorong manajemen yang proaktif,” ungkapnya.

Lollan menyampaikan, aplikasi SIMARKO juga diproyeksikan dapat memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan efektifitas alokasi, dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi, meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku.

Sebagai informasi, implementasi digitalisasi manajemen risiko merupakan tindaklanjut dari perwujudan salah satu amanat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagai salah satu syarat indikator guna menilai tingkat tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya.

“Urgensi manajemen risiko ini juga penting untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan, dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi” pungkas Lollan.

Lollan berharap dengan diselenggarakannya penajaman dan evaluasi implementasi digitalisasi manajemen risiko ini dapat meningkatkan komitmen para pemilik risiko dan memudahkan tim Inspektorat dalam melakukan reviu penyelenggaraan manajamen risiko di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut.

“Dibutuhkan keterlibatan dan kesungguhan dari semua pihak terutama tim Unit Pengelola Risiko (UPR) untuk dapat memahami dan menerapkan pedoman tersebut serta memahami cara penyusunan profil risiko melalui Aplikasi SIMARKO,” tutup Lollan. (Arry/Oryza)