- Arus Barang Melonjak 8,2% Tembus 2,8 Juta TEUs, IPC TPK Dorong Efisiensi Logistik Nasional
- Pelindo Perkuat Peran Indonesia di Jalur Pelayaran Internasional, Kembali Layani Ship-to-Ship di Nipa
- Wamenaker: Sertifikasi Kompetensi Pekerja BUMN Bukan Sekadar Formalitas
- Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Kucurkan Beasiswa untuk 50 Siswa SD hingga SMA
- Presiden Prabowo Lantik Kepala BNPB, Kepala-Wakil Kepala BPGMN dan 4 Wakil Menteri
- Teken MoU, PWI-Lemhannas Komitmen Jaga Ketahanan Nasional
- Tukar Jabatan, Maruli Simanjuntak Jabat Wakil Panglima TNI, Tandyo Budi Revita Jadi KSAD
- Kemnaker Buka Pendaftaran Seleksi Administratif Calon Hakim Ad Hoc PHI, Catat Tanggal dan Syaratnya
- Aksi Sosial Lintas Benua, Satgas Port Visit 2026 Kerja Bakti Gotong Royong di Republik Fiji
- Satgas Terpadu Port Visit 226 Hadiri Hari Kemerdekaan Fiji
Purnawirawan TNI AL Luncurkan Jalasena Maritime Studies dan Kantor Hukum Advokasi Maritim

Keterangan Gambar : Ketua PPAL (Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut) Laksamana TNI (purn) Yudo Margono. Foto: Dispenal
Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) resmi meluncurkan Jalasena Maritime Studies (JMS) dan Kantor Hukum PPAL sebagai pusat kajian maritim dan advokasi berbagai masalah kelautan.
Ketua PPAL Laksamana TNI (purn) Yudo Margono mengungkapkan, Jalasena Maritime Studies hadir sebagai pusat pemikiran yang mampu melahirkan gagasan strategis bagi pembangunan maritim Indonesia. Hal ini dikatakan Yudo dalam rangkaian Seminar Strategis Jalasena Maritime Studies bertema "Strategi Penguatan Industri Maritim Nasional Menghadapi Dinamika Global" yang digelar di Jakarta pada Selasa (7/7/2026) sekaligus peresmian JMS.
Mantan Panglima TNI ini mengatakan JMS hadir sebagai wujud komitmen PPAL untuk memperkuat kontribusi organisasi dalam pembangunan sektor kemaritiman nasional melalui pengembangan kajian strategis serta penguatan pendampingan hukum di bidang maritim.
Baca Lainnya :
- Gerakan Radin Inten Asri, Lanal Lampung Bersih-bersih Pantai Pasir Putih0
- Lawan Illegal Fishing di Kepri, KKP Bangun 10 Kapal Pengawas Baru dan Dermaga0
- Terancam Punah, 21 Ekor Penyu Hijau Dilepasliarkan KKP ke Habitat Asli0
- KKP Dukung Pengembangan Sektor Perikanan di Aceh Besar Pasca-Bencana Alam0
- KKP Siapkan 573 Pelatih Manajerial Pengelola Koperasi Nelayan Merah Putih0
Dalam sambutannya, Yudo Margono menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi kekuatan maritim global. Namun, potensi tersebut harus didukung oleh ekosistem maritim yang kuat, mulai dari keamanan laut, kepastian hukum, diplomasi, hingga lahirnya kajian-kajian strategis yang mampu menjawab tantangan zaman.
"Jalasena Maritime Studies kami hadirkan sebagai pusat pemikiran yang mampu melahirkan gagasan strategis bagi pembangunan maritim Indonesia. Disisi lain, Kantor Hukum PPAL diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan aspek hukum maritim dan menjadi bagian dari upaya menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku sektor maritim," ujar Yudo Margono.
"Kemajuan Indonesia sebagai negara maritim memerlukan sinergi seluruh elemen bangsa, sehingga PPAL ingin terus mengambil peran melalui pemikiran, pengalaman, dan pengabdian para purnawirawan Angkatan Laut," sambung dia.
Bahas Tantangan Strategis
Peluncuran tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian Seminar Strategis JMS yang menghadirkan para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, TNI Angkatan Laut, akademisi, praktisi hukum, serta pelaku industri maritim. Seminar mengangkat isu penguatan industri maritim nasional ditengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Pada kesempatan tersebut, Keynote Speech Kepala Staf Angkatan Laut yang dibacakan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut menekankan bahwa keamanan laut dan stabilitas kawasan merupakan fondasi utama bagi terciptanya industri maritim nasional yang kuat dan berdaya saing.
Sementara itu, para narasumber yang terdiri dari Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Ir. Samsudin, serta Wakil Ketua Umum INSA Nova Yudianto Mugijanto membahas berbagai tantangan strategis, mulai dari dinamika geopolitik, perlindungan hukum terhadap kapal dan awak kapal Indonesia, hingga penguatan daya saing industri pelayaran nasional.
Diskusi menghasilkan berbagai rekomendasi strategis, antara lain pentingnya memperkuat diplomasi maritim, meningkatkan kepastian hukum, memperkuat perlindungan terhadap kapal dan awak kapal Indonesia, serta membangun sinergi yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi profesi dalam membangun ekosistem maritim nasional yang tangguh.
Melalui kehadiran Jalasena Maritime Studies dan Kantor Hukum PPAL, PPAL berharap dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghasilkan kajian-kajian berkualitas, memberikan masukan terhadap perumusan kebijakan nasional, serta memperkuat aspek hukum dan tata kelola maritim Indonesia. Langkah ini sekaligus menjadi kontribusi nyata PPAL dalam mendukung terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. (Arry/Mar)











