- Mau Selundupkan 780 Kg Sisik Trenggiling, Kapal Vietnam Disergap Patroli TNI AL
- PELNI Sukses Layani 652 Ribu Penumpang Angkutan Lebaran 2026, Lampaui Target
- Momen Haru Presiden Prabowo Cium Balita Anak Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon
- Hadapi Tantangan Industri Logistik, Pekerja TTL Ikuti Pelatihan CTO di Terminal Petikemas Berlian
- Pasca Gempa Bumi 7,6 SR, TPK Bitung dan TPK Ternate Kembali Beroperasi
- Pilu, Tangis Keluarga Memeluk Peti Jenazah Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon
- Tiga Jenazah Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon Tiba di Indonesia
- 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon Dapat Santunan Rp1,8 Miliar dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa
- HUT Ke-64 Pasukan Katak Donor Darah dan Bagikan Sembako ke Nelayan
- Kolaborasi Maritim Indonesia–Jepang, KSOP Patimban dan Yokohama City Teken MoU
Hadapi Tantangan Keamanan Maritim, KPLP Gandeng Australia Gelar Workshop ISPS Code

Keterangan Gambar : Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Jon Kenedi. Foto: Ditjen Hubla
Indonesiamaritmenews.com (IMN), PALEMBANG: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggandeng Australian Government Department of Home Affairs, Maritime Security Port Facility Workshop pada 21-25 Oktober 2024 di Palembang, Sumatera Selatan.
Ditjen Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), menunjukkan kepada dunia akan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan ISPS Code.
Baca Lainnya :
- Perkuat Indonesia Diporos Maritim Dunia, Kemenhub Dorong Sosialisasi UNCLOS 19820
- Catat! IMO Tetapkan Gili Matra dan Nusa Penida Kawasan Laut Sensitif0
- Ini Strategi Ditjen Hubla Optimalkan Laporan Pelayanan Pakai Aplikasi SIRANI0
- Cegah Korupsi, Layani Hipotek,Kemenhub Kembangkan Sistem SIMKAPEL0
- Slamet Berjalan di Buritan Kapal Menghilang,Jatuh Kelaut, Kemenhub Fasilitasi Asuransi ke Ahli Waris0
Dalam sambutannya, Direktur KPLP Jon Kenedi menyampaikan, kerja sama tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen dalam memperkuat sinergi dengan para stakeholder untuk pengimplementasian International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. Sedangkan untuk Australian Government Department of Home Affairs itu sendiri merupakan institusi pemerintahan di Australia yang dikenal keahliannya dalam bidang keamanan.
"Di dunia yang terus berkembang, tantangan keamanan maritim semakin kompleks, dan membutuhkan tindakan yang tegas serta sinergi dari semua pihak terkait. ISPS Code memberikan landasan yang kuat, dalam mengatur dan melaksanakan tindakan pengamanan yang efektif pada kapal dan fasilitas pelabuhan," ujar Jon Kenedi dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2024).
Dalam pelaksanaannya, penerapan ISPS Code tidak hanya berdampak positif untuk kapal dan fasilitas pelabuhan di Indonesia, tetapi juga mencerminkan komitmen Pemerintah Indonesia di mata dunia dalam menjaga keamanan maritim di Indonesia.
Sejak diterbitkan pada tahun 2004, standar ISPS Code sudah menjadi standar yang diterima secara internasional dalam bidang pengamanan maritim, khususnya untuk negara-negara yang mengadopsi Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut atau Safety of Life at Sea (SOLAS).
Workshop yang berlangsung selama 5 (lima) hari tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan. Dengan demikian dapat mengurangi risiko ancaman terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan di dalam ISPS Code.
Selain itu, mengurangi risiko ancaman dengan meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko maupun ancaman keamanan yang mungkin timbul di kapal dan fasilitas pelabuhan, serta meningkatkan koordinasi antara semua pemangku kepentingan terkait.
"Melalui workshop ini, diharapkan para peserta dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang praktik dan strategi inovatif dalam mengelola keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan," tandasnya.
Kegiatan ini juga menjadi kesempatan berharga bagi para peserta untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan teknologi terkini guna untuk menciptakan lingkungan yang aman di kapal maupun fasilitas pelabuhan. (Arry/Oryza)











