- PELNI Rampungkan SisKomKap di 25 Kapal Penumpang, Konektivitas Pelayaran Lebih Optimal
- Disergap TNI AL, Kapal Penyelundup Balpress dan Rokok Bodong Tak Berkutik
- KNMP di NTT-NTB Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah Rp29,2 Miliar Tiap Tahun
- Angkutan Lebaran 2026, Menhub Cek Kesiapan Armada Kapal dan Pelabuhan di Maluku Utara
- Menteri Trenggono Dorong Pengembangan Budidaya Kerang Mutiara di Pulau Bungin
- PTP Nonpetikemas Cabang Banten, Ekspor Perdana Wind Mill Tower ke Kanada
- Sertifikasi Kompetensi Digital, IPC TPK Dorong Generasi Muda Pesisir Mandiri
- Arus Logistik Meningkat, Merauke Butuh Depo Peti Kemas di Luar Pelabuhan
- Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Indonesia Timur, KKP Terjunkan 87 Surveyor
- Perkuat Layanan Petikemas Teluk Bayur, IPC TPK Tambah Reach Stacker
Hadapi Tantangan Keamanan Maritim, KPLP Gandeng Australia Gelar Workshop ISPS Code

Keterangan Gambar : Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Jon Kenedi. Foto: Ditjen Hubla
Indonesiamaritmenews.com (IMN), PALEMBANG: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggandeng Australian Government Department of Home Affairs, Maritime Security Port Facility Workshop pada 21-25 Oktober 2024 di Palembang, Sumatera Selatan.
Ditjen Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), menunjukkan kepada dunia akan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan ISPS Code.
Baca Lainnya :
- Perkuat Indonesia Diporos Maritim Dunia, Kemenhub Dorong Sosialisasi UNCLOS 19820
- Catat! IMO Tetapkan Gili Matra dan Nusa Penida Kawasan Laut Sensitif0
- Ini Strategi Ditjen Hubla Optimalkan Laporan Pelayanan Pakai Aplikasi SIRANI0
- Cegah Korupsi, Layani Hipotek,Kemenhub Kembangkan Sistem SIMKAPEL0
- Slamet Berjalan di Buritan Kapal Menghilang,Jatuh Kelaut, Kemenhub Fasilitasi Asuransi ke Ahli Waris0
Dalam sambutannya, Direktur KPLP Jon Kenedi menyampaikan, kerja sama tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen dalam memperkuat sinergi dengan para stakeholder untuk pengimplementasian International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. Sedangkan untuk Australian Government Department of Home Affairs itu sendiri merupakan institusi pemerintahan di Australia yang dikenal keahliannya dalam bidang keamanan.
"Di dunia yang terus berkembang, tantangan keamanan maritim semakin kompleks, dan membutuhkan tindakan yang tegas serta sinergi dari semua pihak terkait. ISPS Code memberikan landasan yang kuat, dalam mengatur dan melaksanakan tindakan pengamanan yang efektif pada kapal dan fasilitas pelabuhan," ujar Jon Kenedi dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2024).
Dalam pelaksanaannya, penerapan ISPS Code tidak hanya berdampak positif untuk kapal dan fasilitas pelabuhan di Indonesia, tetapi juga mencerminkan komitmen Pemerintah Indonesia di mata dunia dalam menjaga keamanan maritim di Indonesia.
Sejak diterbitkan pada tahun 2004, standar ISPS Code sudah menjadi standar yang diterima secara internasional dalam bidang pengamanan maritim, khususnya untuk negara-negara yang mengadopsi Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut atau Safety of Life at Sea (SOLAS).
Workshop yang berlangsung selama 5 (lima) hari tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan. Dengan demikian dapat mengurangi risiko ancaman terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan di dalam ISPS Code.
Selain itu, mengurangi risiko ancaman dengan meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko maupun ancaman keamanan yang mungkin timbul di kapal dan fasilitas pelabuhan, serta meningkatkan koordinasi antara semua pemangku kepentingan terkait.
"Melalui workshop ini, diharapkan para peserta dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang praktik dan strategi inovatif dalam mengelola keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan," tandasnya.
Kegiatan ini juga menjadi kesempatan berharga bagi para peserta untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan teknologi terkini guna untuk menciptakan lingkungan yang aman di kapal maupun fasilitas pelabuhan. (Arry/Oryza)











