Langkah tersebut sebagai solusi konkret menghadapi krisis ekonomi maupun krisis iklim yang saat ini menjadi tantangan global. Hal tersebut disampaikan Trenggono saat memimpin sidang AIS Forum tingkat menteri yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Selasa (6/12/2022).

 

"Ekonomi biru yang berkelanjutan dan potensi ekonominya menjadi peluang yang harus dikerjasamakan," ungkap Menteri Trenggono dalam siaran resmi KKP.

 

AIS Forum keempat di Bali diikuti perwakilan 21 negara dari 47 negara pulau dan kepulauan di dunia. Mengangkat tema Blue Strategic Cooperation, pertemuan yang dibuka oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tersebut mengupas empat topik utama.

 

Sidang menghasilkan sejumlah kesepakatan yaitu: 

* Pemanfaatan dan perlindungan laut yang berkelanjutan serta sumber dayanya merupakan hal mendasar untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

*Perlunya memperkuat aksi adaptasi laut dan iklim dalam kerangka kerja badan PBB untuk perubahan iklim.

 

* Selanjutnya mengenai pemulihan pasca pandemi dan mendorong upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 14.

* Kemudian berkolaborasi menerapkan solusi berbasis alam dan pendekatan berbasis ekosistem, serta mempromosikan solusi inovatif yang berkelanjutan. 

Kesepakatan lainnya yaitu menyambut baik First High Level Meeting tahun 2023 di Indonesia yang akan mengundang partisipasi seluruh Kepala Negara atau Pemerintahan negara peserta AIS Forum.

 

"Kita menyepakati satu agenda bersama bahwa ekologi atau perubahan iklim harus dijaga. Artinya kita harus punya kontribusi yang serius khususnya bagi negara pulau kepulauan ini. Utamanya dalam memerangi kerusakan lingkungan, bagaimana memerangi plastik di laut, menjaga kesinambungan terhadap pertumbuhan atau populasi ikan di laut karena ini berpengaruh pada pemenuhan protein umat manusia. Kemudian bagaimana kita merestorasi kembali wilayah pesisir yang rusak dan seterusnya," beber Menteri Trenggono. 

 

Mengenai pengembangan ekonomi biru di Indonesia, Trenggono mengatakan pihaknya telah menggagas lima program kebijakan yang siap diimplementasikan untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Kelima program tersebut:

1. Perluasan kawasan konservasi dengan target 30 persen dari total wilayah perairan Indonesia.

2. Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota.

 

3. Pembangunan perikanan budidaya berkelanjutan di wilayah pesisir, laut, dan darat. 

4. Pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menghindari kerusakan akibat tingginya aktivitas ekonomi.

5. Penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut.

 

Trenggono mengatakan, pengembangan ekonomi biru bukan hanya soal fisheries tapi juga tourism salah satunya. Kebijakan ekonomi biru Indonesia yang digagas KKP juga sejalan dengan empat fokus utama pembahasan dalam pertemuan AIS.

 Sedangkan Resident Representative of UNDP Indonesia, Mr. Norimasa Shimomura mengatakan, Forum AIS telah mengubah ide menjadi tindakan nyata dalam mendukung pengembangan ekonomi biru. Di antaranya mendukung upaya kewirausahaan melalui program inkubasi start-up hingga pengembangan pembiayaan inovatif untuk bisnis yang berkelanjutan. 

 

Pertemuan tersebut menurut Norimasa telah memberi kita kesempatan yang baik dalam memupuk solidaritas antara negara kepulauan dan kepulauan serta bekerja sama dalam kemitraan dan solidaritas untuk mengatasi krisis. 

"Hanya melalui upaya bersama dan koordinasi kita dapat mempercepat penerapan solusi untuk mengatasi dampak perubahan iklim, polusi plastik laut, dan penggunaan sumber daya laut yang tidak berkelanjutan," tandasnya. (Riz/Oryza)