Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam kasus korupsi sebesar Rp13,2 triliun, dari Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menkeu Purbaya.

Uang sebesar Rp13.255.244.538.149,00 itu berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Acara tersebut digelar di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Jaksa Agung ST Burhanuddin secara simbolis menyerahkan uang triliunan rupiah tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Presiden yang menyaksikan kemudian bertepuk tangan diikuti para hadirin.

Baca Lainnya :

• Ini 6 Poin Kesepakatan KKP-Unpad Soal Kerja Sama Hukum Perkuat Kebijakan Ruang Laut0
• Pabrik Sabu di Apartemen Digerebek BNN, Koki Peracik Narkoba dan Marketing Diringkus0
• Penyelundupan 28 Ribu Benih Bening Lobster Digagalkan Polres Tangerang0
• PT LRT Jakarta dan Baharkam Polri Tandatangani Wasdal Sistem Manajemen Pengamanan0
• 10,3 Kg Sabu Malaysia Modus Dililit di Badan, Dibongkar TNI AL di Pelabuhan Tanjung Priok0

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung atas kerja keras dan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kepala Negara menyebut, penyerahan uang pengganti tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat integritas dan menegakkan keadilan ekonomi di Indonesia.

“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan,” ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, uang sitaan senilai Rp13 triliun lebih tersebut setara dengan biaya membangun dan merenovasi 8.000 unit sekolah atau membangun desa nelayan yang bisa mengangkat kehidupan 5 juta orang Indonesia.

Pengembalian uang sitaan ini, lanjut Presiden, baru berasal dari satu sektor saja yaitu CPO. Pemerintah mensinyalirkan kegiatan ilegal juga terjadi di sektor pertambangan yang nilai kerugiannya bisa mencapai ratusan triliun rupiah.

"Saya ingin kalau bisa kita kejar lagi kekayaan yang diselewengkan," tegas Presiden Prabowo.

Perkara Korupsi Ekspor CPO

Sementara itu dalam laporannya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan terkait hasil penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara dalam perkara korupsi di sektor ekspor CPO. Ia mengungkapkan bahwa perkara ini melibatkan sejumlah korporasi besar, yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group, dengan total kerugian perekonomian negara mencapai Rp17 triliun.

“Bahwa kejaksaan telah melakukan satu penuntutan kepada grup korporasi yaitu Wilmar Group dan Musim Mas Group, serta Permata Hijau Group. Total kerugian perekonomian negara itu Rp17 triliun. Dan hari ini kami akan serahkan sebesar 13,255 (triliun),” jelas Jaksa Agung.

Terkait penyerahan secara simbolis uang Rp13,25 triliun hasil Tipikor CPO, Jaksa Agung mengungkapkan, dana tersebut berasal dari grup korporasi bidang CPO. Ketiga grup perusahaan itu adalah: Wilmar Group senilai Rp11,88 triliun; Musi Mas Group Rp1,8 triliun; dan Permata Hijau Group Rp1,86 miliar.

Ia juga memaparkan,  masih ada selisih sekitar Rp4,4 triliun yang akan dibayarkan melalui mekanisme penundaan dengan jaminan aset perusahaan. "Bahwa terdapat selisih pembayaran itu adalah Rp 4,4 triliun akan dilakukan pembayaran dengan penundaan dan dengan cicilan," urai Jaksa Agung.

Ia menegaskan bahwa langkah Kejaksaan Agung dalam memulihkan kerugian negara merupakan bagian dari upaya menegakkan keadilan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.