- Cek Kesiapan Angkutan Lebaran 2026 Ditjen Hubla Uji Petik di Labuan Bajo
- Integrated Planning & Control IPC TPK Tingkatkan Efektivitas Operasional Pelabuhan Panjang
- 10 Korban Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan, Kasi Basarnas Makassar Sujud Syukur
- Jenazah Pegawai KKP Deden Maulana, Korban Pesawat ATR 42-500 Sudah Teridentifikasi
- Korban Kedua Pesawat ATR 42-500 Ditemukan di Jurang 500 Meter Gunung Bulusaraung
- 3 Karyawan KKP Jadi Penumpang Pesawat ATR 42-500 Hilang Kontak, Menteri Trenggono: Kami Sedih
- Kodaeral V Hadiri 700 Air Defence Run di Surabaya, Olahraga Terpadu dan Jaga Soliditas
- Pesawat ATR 42-500 Bawa 10 Orang Hilang Kontak di Kabupaten Maros Makassar
- Tim Gabungan TNI AL Amankan Terduga Penjual Senjata Api Ilegal
- Longsor di Cisarua Bandung Barat Timbun 30 Rumah, 6 Warga Tewas, 84 Masih Dicari
Bangun Kekuatan Pertahanan dan Keamanan di Laut, Perlu Sinergitas Stakeholder Kemaritiman
.jpg)
Keterangan Gambar : Asops Kasal, Laksda TNI Denih Hendrata. Foto: Dispenal
Indonesiamaritimenews.com (IMN),JAKARTA: Ancaman non-tradisional lintas negara, Perang Hybrid dan Asimetris, Aktivitas zona abu-abu (Grey-zone activities) dan perang proxy memburamkan ancaman bagi aspek pertahanan dan keamanan yang tentunya harus ada sinergi kekuatan pertahanan dan keamanan di laut.
Hal tersebut dipaparkan Asops Kasal Laksda TNI Denih Hendarata yang mewakili Kasal saat menjadi salah satu pembicara dalam seminar keamanan laut yang digelar Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Ia menegaskan perlunya mewujudkan visi nasional dengan upaya memperkuat sinergitas dan interoperabilitas kekuatan pertahanan dan keamanan laut, sebagai wujud kesemestaan dalam strategi pertahanan maritim Indonesia.
Baca Lainnya :
- Wujud Postur TNI AL 2045, Kasal: Modern, Daya Gentar Tinggi0
- Melancarkan Arus Barang dan Penumpang ke Raja Ampat, Kemenhub Benahi Alur Pelabuhan Pulau Gag 0
- IPC TPK Layanani Sea Horse Service dan Lang Co Service, Tumbuhkan Ekspor Impor ke China & Vietnam.0
- Pertama Dalam Sejarah, Kenaikan Pangkat Taruna AAL Dilakukan di Belanda0
- Puncak HUT ke-62 Kolinlamil, ini Atraksi yang Bakal Digelar0
Pada kesempatan tersebut pula, disampaikan strategi pertahanan maritim Indonesia, strategi pertahanan laut nusantara dan visi TNI AL hingga tahun 2044.
Mengusung tema “Pembangunan keamanan laut untuk mendukung pencapaian terget RPJPN 2025-2045”, seminar ini merupakan sebuah forum yang sangat vital untuk menampung gagasan dan masukan dari berbagai narasumber sekaligus menyinergikan visi dan upaya para pemangku kepentingan khususnya di bidang kemaritiman dalam rangka mewujudkan visi Indonesia emas 2045.
Visi Indonesia Emas 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu stabilitas bangsa yang terjaga, keberlanjutan dan kesinambungan, serta sumber daya manusia yang berkualitas.
Stabilitas bangsa mensyaratkan sistem keamanan yang kuat, termasuk di laut. Perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi membawa pengaruh sangat besar terhadap dinamika keamanan laut.
Berbagai tantangan keamanan laut saat ini tidak lagi terbatas pada tantangan tradisional, terlebih lagi yang disebabkan perubahan iklim. Memahami bentuk dan sumber ancaman keamanan laut serta tingkat kewaspadaan dan kemampuan sistem keamanan laut nasional saat ini, menjadi penting untuk menyusun rencana penguatan sistem keamanan laut nasional sehingga mampu mengawal target-target pembangunan khususnya di sektor kelautan.
“Demi mewujudkan visi Indonesia emas 2045, sebuah sistem pertahanan maritim yang berbasis kesemestaan perlu diusung bersama," kata Laksda Denih Hendarata.
Sinergi seluruh komponen maritim Indonesia adalah tonggak utama menuju kejayaan, hanya melalui kolaborasi kita mampu menaklukkan kemustahilan dan mewujudkan impian besar menjadikan indonesia sebagai negara nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan”, ujar Asisten Operasi Kasal yang menyampaikan paparan Kasal.
Dalam seminar keamanan laut tersebut menghadirkan sebagai keynote speaker: Menteri Kooordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD.
Sedangkan sesi paparan menghadirkan pembicara di antaranya Kabakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia; CEO Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa, Anggota Komisi 1 dan Badan Legislasi DPR RI Christina Aryani; Rajaratnam School OF International Studies, Singapura R. Collin S.L. Koh; dan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bappenas Bogat Widyatmoko. (Arry/Oryza)











