- ASDP Peduli Desa Adat dan Budaya Bali, Gelontorkan Bantuan Rp1 Miliar
- Pelindo Hadir Restorasi Terumbu Karang dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Labuan Bajo
- Moncer Trafik Petikemas IPC TPK Tembus 1,49 Juta TEUs
- Sebagai Kekuatan Sosial dan Budaya, Ketua IKANAS Erwan Rozadi Ajak Keluarga Besar Nasution Bangun Sumut
- Hanyut ke Kalbar, Kapal Ikan Malaysia Dikawal Kodaeral XII Pulang Disambut APPM di Perbatasan
- Dampak Pemadaman Listrik di Sumut, Bobby Nasution Desak PLN Beri Kompensasi
- Kadet AAL Tampil di Hari Besar Rusia 2026, Genderang Sulung Gita Jala Taruna Memukau
- KKP Bawa Kembali Produk Perikanan Budi Daya Masuk Pasar Uni Eropa
- Ketika Kekuasaan Tidak Terawasi maka Kemanusiaan akan Menjadi Korban
- Operasi Gugus Tempur Laut, KRI Imam Bonjol Amankan 10 ABK Kapal Ikan Diduga Pakai Sabu
Bangun Kekuatan Pertahanan dan Keamanan di Laut, Perlu Sinergitas Stakeholder Kemaritiman
.jpg)
Keterangan Gambar : Asops Kasal, Laksda TNI Denih Hendrata. Foto: Dispenal
Indonesiamaritimenews.com (IMN),JAKARTA: Ancaman non-tradisional lintas negara, Perang Hybrid dan Asimetris, Aktivitas zona abu-abu (Grey-zone activities) dan perang proxy memburamkan ancaman bagi aspek pertahanan dan keamanan yang tentunya harus ada sinergi kekuatan pertahanan dan keamanan di laut.
Hal tersebut dipaparkan Asops Kasal Laksda TNI Denih Hendarata yang mewakili Kasal saat menjadi salah satu pembicara dalam seminar keamanan laut yang digelar Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Ia menegaskan perlunya mewujudkan visi nasional dengan upaya memperkuat sinergitas dan interoperabilitas kekuatan pertahanan dan keamanan laut, sebagai wujud kesemestaan dalam strategi pertahanan maritim Indonesia.
Baca Lainnya :
- Wujud Postur TNI AL 2045, Kasal: Modern, Daya Gentar Tinggi0
- Melancarkan Arus Barang dan Penumpang ke Raja Ampat, Kemenhub Benahi Alur Pelabuhan Pulau Gag 0
- IPC TPK Layanani Sea Horse Service dan Lang Co Service, Tumbuhkan Ekspor Impor ke China & Vietnam.0
- Pertama Dalam Sejarah, Kenaikan Pangkat Taruna AAL Dilakukan di Belanda0
- Puncak HUT ke-62 Kolinlamil, ini Atraksi yang Bakal Digelar0
Pada kesempatan tersebut pula, disampaikan strategi pertahanan maritim Indonesia, strategi pertahanan laut nusantara dan visi TNI AL hingga tahun 2044.
Mengusung tema “Pembangunan keamanan laut untuk mendukung pencapaian terget RPJPN 2025-2045”, seminar ini merupakan sebuah forum yang sangat vital untuk menampung gagasan dan masukan dari berbagai narasumber sekaligus menyinergikan visi dan upaya para pemangku kepentingan khususnya di bidang kemaritiman dalam rangka mewujudkan visi Indonesia emas 2045.
Visi Indonesia Emas 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu stabilitas bangsa yang terjaga, keberlanjutan dan kesinambungan, serta sumber daya manusia yang berkualitas.
Stabilitas bangsa mensyaratkan sistem keamanan yang kuat, termasuk di laut. Perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi membawa pengaruh sangat besar terhadap dinamika keamanan laut.
Berbagai tantangan keamanan laut saat ini tidak lagi terbatas pada tantangan tradisional, terlebih lagi yang disebabkan perubahan iklim. Memahami bentuk dan sumber ancaman keamanan laut serta tingkat kewaspadaan dan kemampuan sistem keamanan laut nasional saat ini, menjadi penting untuk menyusun rencana penguatan sistem keamanan laut nasional sehingga mampu mengawal target-target pembangunan khususnya di sektor kelautan.
“Demi mewujudkan visi Indonesia emas 2045, sebuah sistem pertahanan maritim yang berbasis kesemestaan perlu diusung bersama," kata Laksda Denih Hendarata.
Sinergi seluruh komponen maritim Indonesia adalah tonggak utama menuju kejayaan, hanya melalui kolaborasi kita mampu menaklukkan kemustahilan dan mewujudkan impian besar menjadikan indonesia sebagai negara nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan”, ujar Asisten Operasi Kasal yang menyampaikan paparan Kasal.
Dalam seminar keamanan laut tersebut menghadirkan sebagai keynote speaker: Menteri Kooordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD.
Sedangkan sesi paparan menghadirkan pembicara di antaranya Kabakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia; CEO Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa, Anggota Komisi 1 dan Badan Legislasi DPR RI Christina Aryani; Rajaratnam School OF International Studies, Singapura R. Collin S.L. Koh; dan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bappenas Bogat Widyatmoko. (Arry/Oryza)











