- KKP Mulai Bangun Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu, Nilai Investasi Rp7,2 T
- Tug Boat dan Tongkang Angkut Nikel Diamankan KRI Hampala-880 di Teluk Weda
- Kapal Cepat Rudal KRI Surik-645 Tangkap Tug Boat Bawa Solar Ilegal
- Mudik Gratis 2026 Bersama PELNI Dibuka, Buruan Daftar
- Mudik Lebaran 2026, Diskon Tiket Kapal PELNI Hingga 30% Sudah Dibuka
- Kasal Resmikan SPPG Puspomal, Dukung Program Makan Bergizi Gratis
- Kepulauan Tersembunyi di Beranda Nusantara, Rumah Nyaman Biota Laut yang Harus Dijaga
- Revitalisasi Pasar Baru Harus Padukan Nilai Kesejarahan, Keberagaman, dan Kekinian
- Tiga Bulan, KKP Ekspor 1.852 Kontainer Udang Bersertifikat Bebas Cesium ke AS
- KKP: Bisnis Rantai Dingin di Lokasi KNMP Dikelola Profesional
AMSI-PWI Dorong Pemerintah Beri Kebijakan Penopang Sektor Krusial Industri Penyebaran Informasi
Ketua PWI Pusat Akhmad Munir menerima kunjungan Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika. Foto: dok.PWI

Keterangan Gambar : Ketua PWI Pusat Akhmad Munir menerima kunjungan Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika. Foto: dok.PWI
Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Jajaran pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Pusat melakukan kunjungan ke Kantor PWI Pusat, Jumat (17/10/2025). Pertemuan ini menjadi momentum untuk mendiskusikan kampanye bersama 'No Tax for Knowledge'.
Delegasi AMSI dipimpin oleh Ketua Umum, Wahyu Dhyatmika, didampingi Sekretaris Jenderal, Maryadi, dan Wenseslaus Manggut. Mereka disambut oleh Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, beserta jajaran pengurus.
Diskusi dimulai dengan penjelasan Wahyu Dhyatmika mengenai tujuan inisiatif tersebut. Ia menerangkan bahwa kampanye 'No Tax for Knowledge' bertujuan mendorong pemerintah agar kembali memberikan kebijakan yang menopang sektor-sektor krusial dalam penyebaran informasi dan ilmu pengetahuan, meliputi industri media, penerbitan dan percetakan buku, serta institusi pendidikan (kampus).
Baca Lainnya :
- Siap Jadi Tuan Rumah HPN 2026, Gubernur Banten Teken Surat Resmi 0
- Cerianya Bocah Paud Al Hafidz Diajak Wisata Edukatif ke Kapal Perang KRI Siribua0
- PWI Pokja Jaksel, BNN dan Kodim 0504 Edukasi Siswa SMPN 267: Teknologi Yes, Narkoba No!0
- Situs Resmi Diretas, PWI Pusat Bangun Website Baru, Junjung Integritas dan Profesionalisme0
- Belajar Pertahanan Laut, Mahasiswa Universitas Paramadina Kunjungi KRI RJW-9920
Lebih lanjut, Wahyu menegaskan bahwa tekanan ekonomi yang dialami ekosistem pengetahuan saat ini kritis akibat disrupsi digital. Kondisi ini diperparah karena dukungan fiskal yang pernah diberikan pemerintah kini telah dicabut.
"Pemerintah Indonesia sebenarnya pernah melakukan sejumlah langkah seperti insentif pajak untuk media. Saat pandemi lalu, Kementerian Keuangan memberi keringanan seperti PPh 21 yang ditanggung pemerintah dan potongan pajak kertas," ujar Wahyu.
PWI dan AMSI Sepakat
Menyambut pandangan tersebut, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyatakan mendukung kampanye ini.
"Kami di PWI Pusat sepakat dengan kawan-kawan AMSI. Situasi kondisi pers kita memang sedang berat, terhimpit atas, bawah, dan kiri kanan," ujar Akhmad Munir.
Ia menambahkan, di bawah kepemimpinannya PWI memang hendak mendorong ekosistem media yang sehat sehingga dapat menyajikan informasi yang jujur dan berkualitas pada masyarakat Indonesia.
"Memang menjadi garis ikhtiar PWI juga yang pada intinya kita mau ekosistem pers dan media kita tumbuh, sehat, serta kuat," tegas Akhmad Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara ini.
Diskusi terkait ekosistem media ini didasarkan dari salah satu Data Nielsen Ad Intel 2024, yang menjelaskan pangsa iklan digital nasional kini didominasi platform global (Google, Meta, TikTok, YouTube).
Platform global menguasai 35–37% pasar, yang menyebabkan pendapatan media nasional turun hingga 30–40 persen dalam lima tahun terakhir.
Krisis ini berdampak langsung pada tenaga kerja bidang media. Tercatat, lebih dari 1.000 jurnalis terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama tahun 2025 karena di tengah penurunan pendapatan, biaya operasional media tidak berkurang.
Sebagai tindak lanjut pertemuan ini AMSI dan PWI menyepakati langkah-langkah konkret dan narasi tunggal dari kampanye 'No Tax for Knowledge' sebelum diumumkan secara luas kepada publik. (rls/*)











