Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Presiden Prabowo Subianto menekankan, penyelenggaraan Sekolah Rakyat (SR) dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berbasis data. Tahun ini program SR akan dilaksanakan di 53 titik yang telah ditetapkan.

Penekanan tersebut disampaikan oleh
Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (30/4/2025).

Baca Lainnya :

• Kemenhub dan Pelindo Dinilai Sukses Wujudkan Layanan Angkutan Laut Lebaran 20250
• Kunjungi Presiden Prabowo, 19 Pengusaha Korea Bakal Tanam Investasi Tambahan0
• Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 Bersama KRI Tongkol-831, TNI AL dan BI Jelajahi 90 Pulau 3T0
• KKP: Perempuan Berperan Penting dalam Pembangunan Pesisir & Pulau-Pulau Kecil0
• Jejak Pertempuran AS dan Jepang, Penyelam TNI AL Pasang Prasasti di Bangkai Kapal USAT Liberty 0

Ratas tersebut membahas persiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Program ini dirancang sebagai langkah nyata untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya mereka yang berada di Desil 1.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berbasis data.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, tahun ini program akan dilaksanakan di 53 titik yang telah ditetapkan.

“Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang, perencanaannya baik, sehingga nanti benar-benar bisa menjadi satu penyelenggaraan yang baik. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan nanti pada akhirnya sampai ada kelulusan dari siswa-siswa yang ada,” ujar Gus Ipul usai rapat.

Presiden juga meminta agar proses rekrutmen siswa harus benar-benar dilakukan secara selektif dan tepat sasaran. “Presiden berharap agar kita semua melakukan rekrutmen siswa ini dengan sungguh-sungguh, jauh dari penyimpangan, artinya menerima siswa yang tidak semestinya itu harus benar-benar dihindari,” ungkap Gus Ipul.

Selain pelaksanaan di 53 titik tersebut, pemerintah juga menyiapkan pembangunan SR di 200 titik tambahan yang sedang dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Lokasi-lokasi ini diprioritaskan di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan kesiapan lahan.

Rekrutmen Guru

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa rekrutmen guru  Sekolah Rakyat akan dilakukan secara terintegrasi untuk tiga kategori, yaitu guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Menurutnya, proses rekrutmen akan menggunakan skema rekrutmen melalui guru-guru ASN dan guru PPPK.

“Prinsipnya nanti kami akan berkoordinasi untuk pemenuhannya sebagaimana arahan dari Bapak Presiden,” ujar Abdul Mu’ti. Kurikulum Sekolah Rakyat akan bersifat fleksibel dengan sistem multi-entry, multi-exit. Sistem tersebut memungkinkan siswa masuk dan menyelesaikan studi berdasarkan kesiapan dan latar belakang pendidikan mereka.

“Kurikulumnya seperti sekolah formal, hanya saja mereka tidak harus masuk bersama. Capaian pembelajarannya ada, itu yang nanti mereka akan belajar sesuai dengan kapan mereka masuk dan juga bagaimana latar belakang pendidikan mereka sebelumnya,” lanjut Abdul Mu’ti.

Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menekankan, program Sekolah Rakyat merupakan contoh nyata penerapan evidence-based policy. BPS pun memberikan dukungan penuh dengan penyediaan data melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memetakan lokasi Sekolah Rakyat.

“Ini sudah kami lihat bahwa di 53 Sekolah Rakyat yang sudah diusulkan oleh Bapak Mensos, itu memang sebagian besar berada di wilayah yang selain kantong kemiskinan tetapi juga memang terdapat jumlah penduduk dengan usia sekolah tetapi masih ada banyak yang tidak bersekolah. Sehingga dengan demikian nanti Sekolah Rakyat ini bisa kemudian memberikan kesempatan kepada penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah untuk mendapatkan akses untuk ke sekolah,” jelas Amalia.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan data yang kuat, pemerintah berharap pelaksanaan Sekolah Rakyat dapat menjadi terobosan dalam menanggulangi kemiskinan struktural melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. (Bow/Oryza)