Indonesiamaritimenews.com (IMN), MAKASSAR: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan kapal nelayan dapat bersandar tanpa hambatan akibat pendangkalan di kolam Pelabuhan Perikanan Untia, Makassar, Sulawesi Selatan.

Percepatan pengerukan kolam Pelabuhan Perikanan (PP) Untia, Makassar, Sulawesi Selatan dilakukan untuk mempermudah akses keluar masuk kapal nelayan ke area pelabuhan perikanan. Karenanya KKP akan terus mengintensifkan komunikasi dan sinergi dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pihak swasta yang menangani pengerukan tersebut.

Baca Lainnya :

• Kapal Adhoc & Kontainer Kosong Dorong Kinerja TPK Nilam Naik 10 Persen0
• Kado HUT ke-12 IPC TPK Kinerja Semester I Meningkat 16,7 %0
• Pelindo Terminal Petikemas Catat Arus Peti Kemas Ekspor Impor Semester 1 Tumbuh 13,64 Persen0
• Pelindo Regional 2 dan Komisi I DPRD Bahas Pembangunan Ekonomi Maritim Belitung0
• Layanan TPK Bitung Kembali Normal, Sempat Terganggu Pasca Insiden RTG0

“Akselerasi akan kita lakukan agar nelayan semakin terbantu. Selain sinergi dengan pihak-pihak terkait, faktor kehati-hatian juga diperlukan utamanya dalam aspek lingkungan dan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan,” kata Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif dalam siaran resmi KKP, Jumat (18/7/2025).

Saat ini kedalaman perairan kolam PP Untia hanya minus tiga meter. Pengerukan ditargetkan meningkatkan kedalaman hingga tujuh meter sehingga dapat menjadikan Untia sebagai hub perikanan strategis di Indonesia Timur.

Material hasil pengerukan akan dimanfaatkan untuk reklamasi Pulau Lae Lae. Proyek ini memerlukan koordinasi lintas sektor, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel serta KKP untuk memastikan aspek legalitas dan kelayakan lingkungan.

Rencana pengerukan kawasan perairan di PP Untia ini nantinya akan mendukung kegiatan distribusi logistik pangan Indonesia yang sejalan dengan asta cita Presiden RI nomor dua tentang ketahanan pangan. 

“Saya minta penanggung jawab PP Untia dapat terus memantau proses pengerukan ini dan dipastikan tidak ada kendala agar tidak menghambat aktivitas nelayan di kawasan pelabuhan perikanan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya terus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Menurutnya, dengan pelayanan yang optimal dapat berkontribusi pada peningkatan perekonomian masyarakat. (Arry/Oryza)