Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Tata ruang di darat yang tidak selaras dengan tata ruang di laut dapat menyebabkan tidak tercapainya pemanfaatan ruang laut berkelanjutan.  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pentingnya pengintegrasian perencanaan ruang laut wilayah nasional yang berwawasan Nusantara. 

Hal tersebut dilakukan melalui pengintegrasian seluruh aspek di darat, laut, udara dan ruang di atasnya dengan rencana tata ruang wilayah nasional, baik di bidang ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.

Baca Lainnya :

• Hari Maritim Nasional 2023, Gelorakan Gerakan Gemar Makan Ikan0
• Kemenhub Gandeng IPB Bangun SDM Transportasi Laut Berkualitas0
• Catat! Masyarakat Hukum Adat Pilar Penting Pengelolaan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal0
• Hibah dari Jepang, Kapal ORCA 06 Berlayar Menuju Indonesia 0
• Harkannas ke-10, Ayo Gaungkan Gemar Makan Ikan Untuk Generasi Emas0

Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut Suharyanto mengatakan, kebijakan kelautan Indonesia, pengelolaan ruang laut menjadi salah satu pilar agar Indonesia menjadi negara maritim yang kuat dan berdaulat. 

"Tata ruang di darat yang tidak selaras dengan tata ruang di laut dapat menyebabkan tidak tercapainya pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan,” ungkap Suharyanto dalam Seminar Nasional Penerapan Konsep Kawasan Nusantara dalam Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Darat dan Laut pada Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 yang digelar pada Selasa 19 September 2023 lalu.

Suharyanto menjelaskan, untuk sampai ke tahap integrasi pembangunan yang berkelanjutan, seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama untuk mensinergikan tujuan, kebijakan dan strategi dalam proses integrasi struktur ruang dan pola ruang.

Dijelaskannya, terdapat 5 isu strategis yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan ruang laut agar integrasi tersebut dapat berjalan optimal. 

 "Ada isu pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau sangat kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, penataan kawasan pesisir yang semakin terancam degradasi, pemanfaatan wilayah yuridiksi, implementasi ekonomi biru dan ekonomi kelautan serta penataan alur kabel bawah laut", ujar Suharyanto.

KOLABORASI

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam sambutannya mendorong dilakukannya kolaborasi lintas kementerian, dunia usaha, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan masyarakat. 

Trenggono juga menekankan, Indonesia harus memulai menjaga dan mengelola laut melalui regulasi, kebijakan dan keputusan pengelolaan ruang laut yang berdasarkan pada data dan informasi yang up-to-date, terukur, dalam skala yang detail. Ia juga meminta agar data dan informasi dapat tersedia secara regular/periodik untuk menjadikan laut Indonesia sebagai laut yang membawa kesejahteraan dan kejayaan bangsa.

Selain KKP, seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini juga menghadirkan Tenaga Ahli Pengajar Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Kementerian ATR/BPN serta Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Kemenko Bidang Maritim dan Investasi.

Seminar ini mengangkat topik-topik esensial tentang Integrasi Perencanaan Ruang Wilayah Nasional dan Wawasan Nusantara. Seminar diikuti peserta berasal dari pemerintah daerah, akademisi, mahasiswa, pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya dari seluruh wilayah di Indonesia. (Bow/Oryza)