Indonesiamaritimenews.com (IMN), BITUNG: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap satu kapal berbendera Filipina berukuran jumbo. Kapal ini diduga kuat melakukan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717 Samudera Pasifik bagian utara Papua.

Penangkapan ini merupakan tangkapan terbesar dalam satu dekade terakhir, baik ukuran kapal maupun jaringnya. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) memimpin langsung operasi pengawasan di atas KP Orca 04 pada Senin (18/8/2025).

Ipunk mengungkapkan, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Fishing Vessel (FV) Princess Janice-168 berukuran 754 GT tidak memiliki dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dari Pemerintah Indonesia.  

Baca Lainnya :

• Semarakkan Perayaan 17 Agustus, KKP Gelar Bakti Nelayan di 80 Pelabuhan Perikanan se-Indonesia0
• 13,61 Ton Miras Diperdagangkan Lintas Pulau Lewat Pelabuhan Bolok Kupang, Digagalkan TNI AL0
• KKP Rampungkan Penyidikan Kasus Penyelundupan 5.400 Telur Penyu, Siap Disidangkan0
• TNI AL dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Balpres Rp1,51 Miliar0
• KKP dan Polri Gagalkan Perdagangan 671 Butir Telur Penyu di Kepulauan Anambas0

“Kapal dan alat tangkapnya jumbo, saat beroperasi luasnya bisa mencapai sekitar dua kali lapangan bola, dengan tangkapan bisa 400 ton ikan dalam sekali operasi, dan ikan tangkapannya didominasi baby tuna," ujar Ipunk. 

Dari hasil pemeriksaan fisik, kapal itu diawaki oleh 32 orang berkewarganegaraan Filipina. Selain itu, kapal menggunakan alat penangkapan ikan jaring pukat cincin (purse seine) modern yang berdimensi besar dengan panjang tali ris sekitar 1,3 kilometer.

Pihaknya menurunkan Kapal Pengawas (KP) Orca 06 yang didukung oleh KP Orca 04 serta pesawat pengawasan (airborne surveillance), untuk menangkap kapal ikan jumbo berbendera Filipina tersebut.  Proses hukum selanjutnya akan dilakukan di Pangkalan PSDKP Bitung. 

"FV Princess Janice-168 diduga kuat melanggar ketentuan undang-undang perikanan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar," jelas Ipunk.

Tertibkan 10 Rumpon Filipina

Saat bersamaan KP Orca 06 berhasil menertibkan dan mengangkat 10 rumpon yang dipasang oleh nelayan Filipina, dan diduga kuat merupakan satu kesatuan usaha dengan FV. Princess Janice-168. “Rumpon-rumpon ini merupakan tempat berkumpulnya ikan untuk ditangkap oleh kapal penangkap ikan," papar Ipunk.

Dari penangkapan FV. Princess Janice-168 dan penertiban rumpon, valuasi potensi kerugian yang dapat diselamatkan mencapai Rp189,5 miliar.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pihaknya menentang praktik illegal unreported unregulated fishing keras tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Untuk itu, pihaknya menggencarkan patroli untuk mengawasi kegiatan penangkapan ikan di wilayah laut yuridiksi Indonesia. (Arry/Oryza)