Indonesiamaritimenews.com (IMN),JAKARTA: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Bagian Keuangan melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Kontraktual Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA. 2024 pada tanggal 11 - 14 Januari 2024 di Jakarta.

Kegiatan itu menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan nomor S1082/MK.02/2023 tanggal  29 Desember 2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2024, maka Kementerian Perhubungan Cq. 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Tahun 2023 telah tercatat mencapai realiasi anggaran sebesar Rp.10.400 T atau 97,87% dari total pagu Rp.10.647 T.

Baca Lainnya :

• Hibah Aset Tanah dari Pemkab Kepulauan Meranti, Kemenhub Akan Bangun Pelabuhan Dorak0
• Tinjau Implementasi NLE di Tanjung Priok, Menhub Minta Pelindo Genjot Ekspor0
• Kampanye Keselamatan Pelayaran Ditjen Hubla Serahkan 200 Life Jacket di Jepara 0
• Pastikan Keandalan SBNP, Distrik Navigasi Teluk Bayur Turunkan KN Sibaru Baru0
• Nataru 2023-2024, KSOP Kelas I Banten Pastikan Kesiapan Pelabuhan dan Armada Kapal0

"Tahun 2023 menjadi pencapaian realisasi tertinggi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp.10.400 T atau 97,87% selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019 s.d. tahun 2023," kata Kepala Bagian Keuangan, Achmad Somantri, Kamis (11/1)

Menurut Achmad,  hal ini merupakan prestasi yang cukup membanggakan dan dia  menyampaikan penghargaan yang tulus kepada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas pencapaian prestasi di tahun 2023.

Rincian realisasi selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019 s.d. tahun 2023, yaitu tahun 2019 sebesar Rp.9.676 T atau 92,99%, tahun 2020 sebesar Rp.9.518 T atau 96,03%, tahun 2021 sebesar Rp.9.144 T atau 96,30%, tahun 2022 sebesar Rp.9.042 T atau 97,39% dan tahun 2023 sebesar Rp.10.400 T atau 97,87%.

Pada tahun 2024 ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai target realisasi anggaran sebesar Rp.9.330 T atau 97,70% dari total pagu sebesar Rp.9.550 T.

"Target realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2024 ini sebesar Rp.9.330 T atau 97,70% dari total pagu anggaran sebesar Rp.9.550 T," ujar Achmad.

"Untuk itu, mari kita bersama-sama saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam mencapai target Prognosa yang telah ditetapkan," tambah Achmad

Pada kegiatan monitoring ini, UPT/Satuan Kerja dapat menyampaikan data-data terkait progres pelaksanaan kegiatan kontraktual dan sisa anggaran kontraktual tahun anggaran 2024, time schedule pelaksanaan kegiatan kontraktual tahun anggaran 2024, rekap perhitungan sisa belanja barang perintis sampai dengan bulan desember 2024, update pagu dan realisasi pada aplikasi E-Monitoring, serta validasi data pada aplikasi SIRUP dan pengisian aplikasi SILAJUPBJ. 

"Saya berharap pada kegiatan monitoring ini, UPT/Satuan Kerja dapat menyampaikan kebutuhan data monitoring pelaksanaan kontraktual tahun anggaran 2024," tutup Achmad

Berikut langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024 untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas serta mendorong akselerasi transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan, yaitu melakukan peningkatan kualitas perencanaan, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek.

Kemudian, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ), meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) dan bantuan pemerintah (Banper), meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang, 

Selanjutnya, memprioritaskan dan mengawal penyelesaian program/kegiatan/proyek yang mendukung pencapaian RPJMN 2020-2024, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money), meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal.

Sebagai informasi, kegiatan monitoring ini diikuti oleh pengelola keuangan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Biro Keuangan Kementerian Perhubungan, serta Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan. (Arry/Oryza)