Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor menegaskan  kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji, melainkan melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wamenaker saat memberikan sambutan pada acara Anugerah Kinerja Unggul dan Tata Kelola Layanan Publik di Jakarta, Senin (6/7/2026).

"Pelayanan publik merupakan wajah nyata negara di hadapan masyarakat. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji, melainkan melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, responsif, dan memberikan manfaat nyata," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima indonesiamaritimenews.com kota.

Baca Lainnya :

• Jakarta Penuh Warna, Menuju 5 Abad Warga Diajak Jaga Keberagaman Kota Metropolitan0
• Semarak Malam Puncak HUT ke-499 Jakarta di Bundaran HI, Refleksi Perjalanan Kota Metropolitan0
• Dukung Anugerah Jurnalistik MHT 2026, Gubernur Pramono Anung: Hasilkan Karya Terbaik, Angkat Potensi Jakarta0
• Dampak Pemadaman Listrik di Sumut, Bobby Nasution Desak PLN Beri Kompensasi0
• Salat Iduladha 1447 H di Geladak KRI Bima Suci di Shanghai China, Pengalaman Religi Taruna AAL Satlak KJK 20260

Afriansyah mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) kini bukan lagi sekadar tuntutan administratif, tetapi telah menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang efektif, adaptif, serta mendapat kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, serta dinamika ekonomi yang semakin kompleks, setiap institusi dituntut untuk terus melakukan transformasi. Karena itu, inovasi pelayanan harus berjalan seiring dengan penguatan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme.

Ia pun menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang semakin mudah diakses, cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan digitalisasi layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola birokrasi, serta perluasan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Transformasi pelayanan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat," katanya.

Ia mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, serta seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk terus membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas, inovasi, kolaborasi, dan orientasi pada hasil.

"Melalui semangat tersebut, saya yakin kita mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, memperkuat daya saing bangsa, serta mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, inklusif, dan sejahtera," pungkasnya. (Bow/Oryza)