Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Agung RI melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

Kerja sama tersebut tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan PKS dilakukan di Ruang Rapat Bandar Jaya, Pelindo Regional 2, Jakarta Utara (27/10/2026).

Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kelembagaan, meningkatkan kepatuhan hukum, serta memitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan aksi korporasi Pelindo.

Baca Lainnya :

• Merajut Masa Depan, Pelindo Terminal Petikemas Bekali Keterampilan Anak Binaan LPKA Kelas I Blitar0
• IPC TPK Sabet Platinum Award di Ajang IARA 20260
• Kapal Tanker Global 168 Bawa 1 Ton Ketamine Disergap Polri dan BNN di Selat Malaka0
• IPC TPK Gandeng Mitra Operasional Deklarasi Pelabuhan Bersih Bebas Pungli0
• Menhub Minta Polri-KNKT Usut Kebakaran KMP Batumandi, Kapolri: Kami akan Selidiki0

Penandatanganan PKS dirangkaikan dengan sharing session bertema “Streamlining BUMN” untuk memperluas pemahaman mengenai aspek hukum dan tata kelola dalam penataan serta penyederhanaan struktur korporasi BUMN, terutama di Pelindo.

Penguatan pemahaman hukum menjadi semakin relevan di tengah agenda transformasi BUMN yang menuntut efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan bisnis.

Menciptakan value creation

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Prof. (HC.) Dr. R. Narendra Jatna, dalam sharing session menekankan bahwa streamlining BUMN tidak semata-mata berorientasi pada pengurangan jumlah perusahaan, tetapi juga harus mendorong penciptaan nilai (value creation), transparansi, dan peningkatan daya saing.

“Kita sebagian besar memaknainya sebagai pengurangan jumlah BUMN. Jika dicek, yang lebih utama adalah menciptakan value creation,” ujar Narendra.

Menurut dia, proses penataan perusahaan perlu didukung tata kelola yang baik, dokumentasi keputusan yang sistematis, serta pemahaman terhadap konteks hukum dan tujuan kebijakan yang mendasarinya.

Menjawab Kebutuhan Perusahaan

Sementara itu Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar menyampaikan bahwa penguatan pemahaman hukum merupakan kebutuhan penting bagi perusahaan dalam menjalankan aksi korporasi, terutama di tengah agenda transformasi dan penataan peta peran perusahaan.

“Dalam melakukan aksi-aksi korporasi, terkadang kami menganggap apa yang dikerjakan sudah benar untuk mendukung kebutuhan perusahaan. Namun, ternyata ada perspektif hukum lain yang perlu kami benahi. Karena itu, kami mengharapkan bimbingan dari Jamdatun dan jajaran Kejaksaan agar dapat menjalankan korporasi dengan tetap menghasilkan laba dan dividen bagi negara, tanpa melanggar peraturan yang berlaku,” ungkap Achmad.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Komisaris dan Direksi Pelindo, Group Head (GH), Executive Director (ED), dan General Manager (GM) Pelindo, Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, para Kepala Kejaksaan Tinggi di wilayah kerja Pelindo, serta para Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Melalui penandatanganan PKS dan pelaksanaan sharing session ini, Pelindo berharap kolaborasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia dapat semakin memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan hukum, dan mitigasi risiko dalam setiap proses bisnis.

Sinergi ini menjadi bagian dari upaya Pelindo menjalankan transformasi perusahaan secara bertanggung jawab, meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan dan negara.

“Melalui perjanjian kerja sama ini, kami mengucapkan terima kasih dan berharap sinergi antara Pelindo dan Kejaksaan Republik Indonesia semakin kuat, khususnya dalam memperoleh pendampingan, nasihat, dan legal opinion,” tutup Achmad. (Riz/Mar)