Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Komisi III DPR RI mendorong Polri menjerat Listyo Sigit Prabowo dengan masal makar. Penyadapan telepon Presiden Prabowo yang diduga dilakukan Listyo dan sejumlah jenderal Polri dianggap sebagai perbuatan menikam dari belakang.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman dalam rapat kerja khusus dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).  Rapat khusus ini menyoroti tema penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini, Komisi III DPR RI menjalankan fungsinya pengawasan konstitusional. Kami menyampaikan sikap tegas meminta diusutnya tindakan penyadapan ilegal yang dilakukan oleh kelompok Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden RI Bapak  Prabowo Subianto, ribuan tokoh bangsa hingga pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI," jelas Habib.

Baca Lainnya :

• Gibran Pamit Mundur, Presiden Prabowo: Sikapnya Kesatria, Saya Hormati Keputusannya0
• Gibran Resmi Mundur, Ketua MPR: Posisi Wapres Kosong, Presiden Harus Ajukan Cawapres0
• Merah Putih 24 Kilometer Membentang di Nagan Raya, Presiden Prabowo: Ini Rekor Dunia!0
• Wapres Gibran Mau Mundur, Presiden Prabowo Tidak Menolak0
• 19 Tokoh Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional, Ini Daftarnya0

Menurut Habib, tindakan ini adalah kejahatan serius, pelanggaran HAM, penghianatan terhadap konstitusi serta ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan nasional. "Bagaimana mungkin para petinggi institusi kepolisian yang dimandatkan oleh Undang-undang untuk mengayomi, melindungi dan menegakkan hukum, justru menyalahgunakan kewenangan dan instrumen negara untuk memata-matai kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, dan lembaga pengawasnya sendiri," tukas Habib.

"Perbuatan ini, dapat diibaratkan menikam dari belakang," tegas Habib.

Oleh karena itu, sambung Habib, itu Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pengusutan perkara ini jangan hanya dibatasi dan disederhanakan dengan pasal-pasal ITE semata. "Ini bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa,” ucap Habib.

Target Politik Kotor

Menurut Habib, hampir dapat dipastikan ada target politik kotor berskala amat besar di balik operasi gelap ini. "Terlebih lagi kami mendapat informasi bahwa mereka bukan hanya melakukan penyadapan ilegal, tetapi juga melakukan pemantauan atau suveillance ilegal atau pemantauan ilegal, pemprofilan ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal atau doxing," ungkap Habib.

Tindakan lainnya, sambung Habib, yakni menggunakan proses hukum sebagai sarana untuk kepentingan politik, pembangunan opini di media sosial secara ilegal, penggalangan masyarakat untuk mensabotase kebijakan pemerintah, sampai melakukan penggalangan dana dengan melakukan bisnis ilegal.

Rangkaian kegiatan tersebut menurut Habib secara langsung membahayakan negara dan kepala negara, sekaligus membahayakan seluruh tumpah darah Indonesia. Komisi III menurut Habib meneruskan pertanyaan mendasar dari masyarakat  yang harus dijawab dalam forum rapat kerja dengan Kapolri.

"Kesatu, penerapan pasal-pasal makar dan pidana berat, proses hukum tidak boleh berhenti pada jerat UU ITE. Buka seluruh penyelidikan dengan pasal-pasal makar dan delik kejahatan terhadap keamanan negara," tegas Habib.

Kedua, lanjut Habib, penghentian total operasi ilegal. Komisi III menuntut seluruh pengawasan ilegal dihentikan seketika, dan data hasil sadapan diamankan serta diaudit oleh otoritas independen, agar tidak dijadikan alat intimidasi atau manipulasi politik.

Ketiga, konsekuensi hukum dn institusional, tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. "Siapapun yang terlibat mulai dari pelaksana lapangan, pemberi perintah, pihak yang mengambil manfaat baik berstatus sebagai orang pribadi, partai politik, tokoh politik, kelompok politik, harus diproses pidana secara tegas. Kami di Komisi III DPR RI tidak akan mundur dalam membongkar skandal ini," tegas Habib.

Di akhir pernyataannya, Habiburokhman menegaskan, tokoh-tokoh bangsa, tidak boleh diintimidasi. Apalagi Kepala Negara, tidak boleh dilecehkan martabat, privacy dan keselamatannya oleh oknum aparat hukum manapun. (Riz/oryza)