- Dorong Kerja Sama Maritim dan Konektivitas ASEAN-India, Presiden Prabowo: Kita Bangsa Berdagang
- Ditjen Hubla Perkuat Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan
- Uji Petik di Semarang, Ditjen Hubla Pastikan Keamanan Kapal Angkutan Nataru 2026-2027
- Uji Petik Jelang Nataru 2026-2027, Dua Kapal di Tanjung Pinang Diminta Penuhi Standar Keamanan
- Mitigasi Gangguan Sistem Logistik, IPC TPK dan KPU Bea Cukai Tanjung Priok Sepakati BCP E-Seal
- Pelindo Gandeng Perusahaan Austria, Jajaki Kolaborasi Teknologi
- Pastikan Keamanan Angkutan Laut Nataru 2026-2027, Kemenhub Gelar Uji Petik di Berbagai Daerah
- Libur Panjang Nataru 2026-2027, Work from Anywhere Jadi Opsi Kurangi Kemacetan
- 76 Lokasi Budi Daya Ikan Tematik Disiapkan KKP di DIY, Buka Peluang Usaha dan Ketahanan Pangan
- Kampung Nelayan Merah Putih 2027 Mulai Disiapkan, KKP Garap 1.000 Titik Lokasi di 37 Provinsi
Ditjen Hubla Perkuat Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan

Keterangan Gambar : Diskusi serta Monitoring dan Evaluasi Laporan Capaian Kinerja Operasional Pelabuhan diselenggarakan oleh Ditjen Hubla Kemenhub di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Foto: Ditjen Hubla
Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kepelabuhanan terus memperkuat monitoring dan evaluasi laporan capaian kinerja operasional pelabuhan.
Monitoring dan evaluasi ini bertujuan agar pelayanan kepelabuhanan berjalan terukur, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Upaya ini diwujudkan melalui Diskusi serta Monitoring dan Evaluasi Laporan Capaian Kinerja Operasional Pelabuhan di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Hadir para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di wilayah DKI Jakarta dan seluruh kepala kantor KSOP dan UPP Seluruh Indonesia yg hadir secara daring di lingkungan Ditjen Hubla.
Baca Lainnya :
- Uji Petik di Semarang, Ditjen Hubla Pastikan Keamanan Kapal Angkutan Nataru 2026-20270
- Uji Petik Jelang Nataru 2026-2027, Dua Kapal di Tanjung Pinang Diminta Penuhi Standar Keamanan0
- Pastikan Keamanan Angkutan Laut Nataru 2026-2027, Kemenhub Gelar Uji Petik di Berbagai Daerah0
- Libur Panjang Nataru 2026-2027, Work from Anywhere Jadi Opsi Kurangi Kemacetan0
- Perkuat Pengawasan Kapal Asing, Ditjen Hubla Kukuhkan dan Revalidasi 39 PSCO0
Direktur Kepelabuhanan, Triono, menegaskan bahwa standar kinerja pelayanan pelabuhan bukan sekadar kewajiban administratif atau formalitas pelaporan. Data kinerja harus benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan dan menjadi pijakan dalam mengambil keputusan serta menyusun kebijakan kepelabuhanan.
“Standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan adalah instrumen penting untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar. Karena itu, data yang disampaikan harus akurat, lengkap, konsisten, dan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan,” ujar Triono.
Menurutnya, laporan capaian kinerja punya peran strategis karena memperlihatkan pemanfaatan fasilitas, kapasitas, produktivitas terminal, hingga kebutuhan pengembangan pelabuhan. Informasi ini juga menjadi bahan pendukung perencanaan yang selaras dengan RPJMN, Renstra 2025–2029, serta Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).
Verifikasi dan Evaluasi
Standar kinerja ini juga berkaitan dengan pengawasan tarif jasa kepelabuhanan. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017, Penyelenggara Pelabuhan mengawasi penerapan tarif dengan memperhatikan tingkat pelayanan yang diberikan Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Triono pun mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap pemenuhan standar oleh BUP, termasuk pelaporan yang lengkap dan tepat waktu.
Penyelenggara Pelabuhan juga didorong untuk melakukan verifikasi dan evaluasi secara objektif sesuai kondisi nyata, lalu menindaklanjuti setiap ketidaksesuaian dengan langkah perbaikan.
“Laporan kinerja harus diverifikasi dulu oleh Penyelenggara Pelabuhan sebelum disampaikan ke Ditjen Hubla. Dengan begitu, data yang kita pakai benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar pembinaan, pengendalian, serta pengawasan operasional pelabuhan,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa penerapan standar kinerja membutuhkan kerja sama semua pihak sesuai peran masing-masing. BUP bertindak sebagai operator pelayanan, Penyelenggara Pelabuhan mengawasi penyelenggaraan pelabuhan, sedangkan Direktorat Kepelabuhanan menjalankan pembinaan teknis.
Lewat kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak memiliki pemahaman dan persepsi yang sama soal penerapan standar kinerja. Kendala dalam pelaporan maupun pelayanan juga dipetakan agar segera dicarikan solusinya.
“Ke depan, kami ingin standar kinerja benar-benar menjadi alat untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga pelabuhan di seluruh Indonesia makin produktif, andal, berdaya saing, dan mampu mendukung kelancaran sistem logistik nasional,” tutup Triono. (Riz/Mar)











