Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan usaha pemindangan ikan sebagai salah satu bentuk hilirisasi untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem dan stunting.

Usaha pemindangan ikan telah memberikan multiplier effect bagi banyak pihak, mulai dari nelayan, pembudidaya, buruh angkut, pengepul, pengolah, pemasar, pembuat besek, pembuat garam, penjual bahan bakar, hingga jasa distribusi.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo mengatakan usaha pemindangan terus didorong melalui pembinaan mutu dan keamanan pangan.

Baca Lainnya :

• Indonesia Tuan Rumah Asia Pasific Aquaculture 2024, Kesempatan Tarik Investor0
• Genjot Produksi Ikan Kerapu Cantang, ini Strategi KKP0
• Jelang Sidang IMO MEPC-80 di Inggris, ini Materi Persiapan Delegasi Indonesia0
• Pastikan Nilai Gizi, KKP Kawal Mutu Produk Perikanan Hulu-Hilir0
• 3 Inovasi Ditampilkan KKP di Ajang Expo Pengawasan Intern 2023, Apa Saja ?0

"Kita mendorong usaha pemindangan ikan dengan pembinaan mutu dan keamanan pangan serta kemudahan perijinan berusaha melalui penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan gratis," kata Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulis Sabtu (24/6/2023).

"Bersama KADIN kita dorong UMKM perikanan naik kelas melalui gerakan kemitraan inklusif closeloop bidang perikanan sebagai langkah bersama menanggulangi kemiskinan ekstrem," sambung dia.

Budi mengungkapkan perputaran uang dari usaha pemindangan ikan skala mikro kecil secara nasional bisa mencapai Rp16 triliun pada tahun 2022. Angka ini dihitung berdasarkan penjualan pindang kemasan besek yang mencapai R4 miliar besek.

"Kalau per besek dijual seharga Rp4.000 artinya ada perputaran Rp16 triliun. Keuntungan bersih per pemindang sebesar Rp240 ribu per hari atau Rp7,2 juta per bulan," paparnya.

Sementara jumlah Unit Pengolah Ikan (UPI) pemindangan ikan di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 8.516. Dari jumlah ini, 73,0% terpusat di Pulau Jawa dan 19,4% di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Budi memaparkan, mayoritas pemindang terkonsentrasi di Jawa Barat dengan jumlah sebanyak 3.151 unit, disusul Jawa Tengah 1.692 unit, Nusa Tenggara Barat 1.196 unit, Jawa Timur 1.098 unit, dan Bali 444 unit.

Kebutuhan bahan baku pindang setara utuh segar pada tahun 2022 mencapai 577.899 ton atau rata-rata sebesar 48.158 ton per bulan.  "Bahan baku ini umumnya dipasok dari perairan Jawa, Bali, Maluku dan Sulawesi Selatan," jelas Budi.

KAPASITAS PRODUKSI

Dilihat dari kapasitas produksi, satu Unit Pengolahan Ikan (UPI) pemindangan skala mikro mampu mengolah ikan rata-rata 76 kg/hari, sedangkan satu UPI pemindangan skala kecil rata-rata 450 kg/hari.

Dari sisi tenaga kerja, UPI skala mikro rata-rata memiliki 3 orang tenaga kerja, sedangkan UPI skala kecil mampu menyerap 8 orang tenaga kerja, sehingga jumlah total serapan tenaga kerja di unit pemindangan di Indonesia diperkirakan dapat mencapai 38.322 orang.

Kemudian dari sisi bahan baku, para pemindang menggunakan ikan hasil tangkapan nelayan, seperti tongkol 232.455 ton (40,22%), layang 89.959 ton (15,57%), cakalang 39.486 ton (6.83%) dan kembung 18.869 ton (3,27%), serta ikan hasil budidaya seperti bandeng 126.874 ton (21,95%).

"Bukan hanya dari sisi ekonomi, ikan pindang yang harganya terjangkau memiliki protein tinggi berkisar antara 27-30%, sehingga ini bisa menjadi asupan penangkal stunting," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut keberadaan UMKM terbukti mendukung ketahanan perekonomian negara di tengah kondisi pandemi. Untuk itu, harus terus diupayakan peningkatan bukan hanya dari sisi kuantitas, namun juga dari segi kualitas produk perikanan yang dihasilkan. (Ari/Oryza)