Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selalu berkomitmen untuk memajukan konektivitas di wilayah timur Indonesia, terutama di wilayah Maluku, melalui pengembangan transportasi laut. Upaya ini jadi prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi, menyoroti beberapa infrastruktur vital yang tengah dibangun atau direncanakan untuk mendukung tujuan tersebut. Namun ada beberapa tantangan utama yang dihadapi, di antaranya keterbatasan fasilitas di beberapa Wilayah Kerja Pelabuhan (Wilker Pelabuhan).

"Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus memperjuangkan peningkatan konektivitas di wilayah timur Indonesia melalui transportasi laut. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka menghadapi sejumlah tantangan infrastruktur yang harus diatasi," ujar Antoni dalam keterangan tertulis, Minggu (28/4/2024).

Baca Lainnya :

• Posko Angkutan Laut Lebaran 2024 Berakhir, Kolaborasi Lintas Sektoral Diapresiasi0
• Angkutan Laut Lebaran 2024 Tanjung Priok Sukses, Kepala KSOP : Terima Kasih Semua Pihak0
• Rehabilitasi Pelabuhan Banjar Nyuh Nusa Penida Dianggarkan Tahun 20250
• Pulkam Naik Kapal Perang TNI AL, Pangkolinlamil Sambut Pemudik di Dermaga Komando, Priok0
• Mudik Ceria Lebaran 2024 di Tanjung Priok Berjalan Lancar & Aman0

Antoni mengungkapkan, Wilker Pelabuhan Lirang menjadi sorotan utama. Meskipun telah memiliki fasilitas pelabuhan, Wilker Pelabuhan Lirang menghadapi kendala pada alur masuk yang sempit dan arus yang tidak menentu.

"Pendangkalan alur masuk menjadi masalah serius, sehingga membatasi kapal dengan draft di atas 2 meter untuk berlabuh," ungkapnya.

Meskipun telah dilakukan pengerukan pada tahun 2017, pendangkalan kembali terjadi, menyebabkan kapal harus berlabuh dan melakukan aktivitas turun-naik penumpang serta bongkar-muat barang dengan jarak yang cukup jauh dari Dermaga Lirang.

Wilker Pelabuhan Luang juga menjadi fokus perhatian. Meskipun belum memiliki fasilitas pelabuhan, wilayah ini sudah dijadikan tempat singgah oleh kapal perintis.

"Namun, kegiatan turun-naik penumpang dan bongkar muat barang dilakukan dengan jarak yang jauh dari pulau Luang, mencapai sekitar 10 km dari tepi pulau," ungkapnya.

Beberapa kapal yang menyinggahi pelabuhan tersebut adalah  kapal perintis (KM Sabuk Nusantara 71, KM Sabuk Nusantara 87, KM Sabuk Nusantara 28, dan KM Lintas Bahari Indonesia).

"Namun saat ini Pra Studi Kelayakan telah dilakukan pada tahun anggaran 2022 untuk memperbaiki kondisi ini," tambah Capt. Antoni.

Wilker Pelabuhan Mahaleta menghadapi tantangan serupa. Meskipun telah memiliki fasilitas pelabuhan, terdapat kerusakan berat pada salah satu segmen dermaga dan causeway. Kondisi ini menghambat operasional pelabuhan.

"Pembangunan dan rehabilitasi sudah direncanakan pada tahun anggaran 2025 untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan kapal serta pelabuhan, menggunakan sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)," ungkap Antoni.

Ia menegaskan upaya ini bertujuan untuk memastikan keselamatan  dan keamanan pelayaran  di Wilayah Kerja Pelabuhan Lirang dan Wilayah Kerja Pelabuhan Luang.

"Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan tujuan ini dapat tercapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan wilayah tersebut," sambung dia.

Kementerian Perhubungan terus mengawal dan mempercepat langkah-langkah strategis ini untuk memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat kepulauan dan ekonomi nasional," tutupnya. (Arry/Oryza)

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, berkomitmen meningkatkan konektivitas wilayah timur Indonesia melalui transportasi laut. Foto: Ditjen Hubla