Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memperluas jangkauan penerima manfaat Kartu Layanan Gratis (KLG) dari sebelumnya 15 menjadi 21 golongan. Pencari kerja ber-KTP Jakarta termasuk di dalamnya

Khabar baik ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung , di Balai Samudera, Jakarta Utara, Selasa (29/9/2026). Menurutnya, perluasan penerima manfaat transportasi gratis ini dilakukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Dalam waktu dekat pemerintah DKI Jakarta juga akan memutuskan, dari 15 golongan yang dulu digratiskan akan menjadi 21 golongan," ujarnya.

Baca Lainnya :

• Tiket PELNI Sudah Bisa Dipesan 60 Hari Sebelum Keberangkatan, Ada 16 Kapal, Ini Daftarnya0
• Pengembangan Armada, PELNI Buka Request for Information Kapal Cepat0
• Persiapan Salvage, Kemenhub Perkuat Operasi SAR Evakuasi KMP Virgo Transport 80
• Keamananan Siber Diperkuat, Maritime Transportation Cybersecurity Playbook Diluncurkan Kemenhub dan Kedutaan Inggris0
• Refleksi Kerisauan Keselamatan Pelayaran Rentan Kecelakaan, Apa yang Harus Dibenahi Pemerintah ?0

Adapun enam golongan baru penerima manfaat KLG tersebut yaitu: pendamping penyandang disabilitas, pencari kerja ber-KTP DKI, pasien rujukan rutin, pelajar dan mahasiswa tidak mampu di luar KJP/KJMU, UMKM binaan, serta korban bencana dalam masa pemulihan.

Perluasan akses gratis transportasi tersebut rencananya akan diberlakukan pada 1 Januari 2027, sekaligus penyesuaian tarif transportasi publik seperti Transjakarta dan Transjabodetabek, serta LRT.

"Tapi dengan jujur saya harus mengatakan, 1 Januari juga akan ada beberapa penyesuaian tarif harga untuk Transjakarta maupun Transjabodetabek," ungkap Pramono Anung.

Sebagai catatan, selama 20 tahun  tidak pernah dilakukan penyesuaian tarif untuk Transjakarta/Transjabodetabek. Tarif transportasi di Jakarta juga dinilai masih lebih rendah dibandingkan daerah penyangga lainnya.

Penyesuaian tarif ini dilakukan untuk mengurangi beban subsidi bagi kelompok masyarakat mampu dan dialihkan untuk memberikan perlindungan bagi warga berpenghasilan rendah.

"Ada golongan yang dianggap mampu, subsidinya kita kurangi. Sebenarnya subsidinya tinggi sekali masih, tetapi subsidinya kita kurangi," ungkap Pramono.

Pemprov DKI diminta segera melakukan sosialisasi penyesuaian tarif transportasi kepada masyarakat. Ia pun memastikan, penyesuaian tarif transportasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

"Dan saya yakin tarif ini dibandingkan dengan tarif di sekitar Jakarta, masih menjadi tarif yang paling murah," tandas Pramono.

Seperti diketahui, tarif angkutan umum Transjakarta/Transjabodetabek  adalah sebesar Rp3.500. (Riz/Mar)