Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan penyaluran pupuk bersubsidi sektor perikanan mulai berjalan pada awal tahun 2026. Produktivitas budidaya ikan diharapkan bisa meningkat.

Program ini dirancang untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, terutama target swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan, melalui penguatan produksi perikanan budi daya yang berkelanjutan.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu, mengatakan penyaluran pupuk bersubsidi sektor perikanan menjadi momentum penting setelah pembudidaya ikan hampir empat tahun tidak mendapatkan akses pupuk bersubsidi.

Baca Lainnya :

• KKP-Polri Turunkan Pasukan Gegana Brimob Awasi Produk Ikan, Ada Apa ?0
• Izin Usaha Perikanan Meningkat, Desember 2025 KKP Terbitkan 5.151 Dokumen0
• Sasar Gen Z, KKP Sosialisasikan Kampung Nelayan Merah Putih Lewat Series Samudranaya0
• Raih WTP Beruntun, KKP: Perkuat Pengawasan, Jaga Kepercayaan Publik0
• Perkuat Daya Saing Ekspor, KKP dan DWF Indonesia Genjot Kompetensi Pekerja Pembekuan Tuna0

“Kami ingin memastikan pembudidaya bisa mendapatkan pupuk sesual target di awal tahun agar siklus produksi tidak terganggu,"  ujar Tebe, sapaan akrab Tb Haeru dalam keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).

Pupuk ini menentukan keberhasilan budidaya, terutama pada tambak berteknologi sederhana yang mengandalkan pakan alami  berupa plankton,” sambung Tebe.

Ia melakukan sosialisasi dan simulasi penyaluran pupuk bersubsidi sektor  perikanan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Minggu (21/12/2025).

Menurut Tebe, dalam sistem budidaya berteknologi sederhana, pupuk berperan penting untuk menumbuhkan plankton sebagai pakan alami ikan. Tanpa pemupukan, pertumbuhan ikan tidak optimal dan berpotensi menurunkan hasil panen. “Kami melihat langsung di lapangan, jika tidak dipupuk, pertumbuhan ikan tidak maksimal. Ini adalah realitas yang dihadapi pembudidaya,” jelas Tebe.

Simulasi penyaluran pupuk bersubsidi di Lamongan, sambung Tebe, menunjukkan proses yang relatif cepat, dengan waktu transaksi hanya sekitar tiga hingga empat menit. Meski demikian, terdapat sejumlah titik kritis yang perlu menjadi perhatian bersama, seperti ketersediaan jaringan internet di kios serta kelengkapan data pembudidaya dalam sistem.

“Kalau infrastrukturnya sudah siap, tetapi pembudidayanya belum terdata, maka dukungan pemerintah daerah menjadi kunci agar program pupuk bersubsidi sektor perikanan dapat berjalan optimal. Karena itu, kami mendorong pemerintah daerah segera mengupdate data pembudidaya yang berhak menerima pupuk subsidi,” tegas Tebe.

Pendistribusian di Awal 2026

Saat ini, alokasi pupuk bersubsidi sektor perikanan Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan sebesar 295.686 ton. Kebijakan tersebut didukung Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2025 sebagai payung hukum, serta merupakan implementasi lintas sektor yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 sebagaimana disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025.

Pengawasan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui sistem digital Rencana Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Pupuk (e-RPSP) yang telah dibangun oleh KKP dan telah terintegrasi dengan aplikasi iPubers milik PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), sehingga proses penebusan di kios dapat dilakukan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

Dari sisi kesiapan distribusi, Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Madjid, menyatakan bahwa produksi dan pendistribusian pupuk untuk sektor perikanan telah disiapkan.

“Awal tahun 2026, pupuk bersubsidi sektor perikanan akan tersedia di kios-kios terdaftar dengan jenis Urea, SP-36, dan pupuk organik sesuai rekomendasi. Kami memastikan kesiapan dari sisi produksi, distribusi, dan ketepatan waktu,” ujar Robby.

Robby menambahkan, perluasan pupuk bersubsidi ke sektor perikanan merupakan wujud kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan pembudidaya ikan. “Pupuk Indonesia siap mendukung penuh agar penyaluran berjalan lancar dan tepat sasaran, sebagaimana yang telah berjalan di sektor pertanian,” kata Robby.

Pendorong Produktivitas

Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menilai kebijakan pupuk bersubsidi sektor perikanan menjadi salah satu kunci peningkatan produksi dan penguatan ekonomi daerah. Menurutnya, Lamongan merupakan salah satu sentra perikanan nasional yang sangat bergantung pada keberlanjutan usaha tambak. “Subsidi pupuk sektor perikanan akan sangat membantu pembudidaya di daerah kami dan mendukung swasembada pangan nasional sesuai visi Presiden,” ujar Yes.

Dukungan juga disampaikan pembudidaya ikan setempat. Salah seorang petambak bandeng di Lamongan, Iskandar mengatakan pupuk merupakan faktor penentu keberhasilan usaha budidaya, terutama pada tambak berteknologi sederhana yang mengandalkan plankton sebagai sumber pakan alami.

“Kalau tidak dipupuk, ikan tidak bisa besar. Beberapa tahun terakhir, ada petambak yang gagal. Dengan adanya pupuk bersubsidi, kami berharap usaha tambak budidayanya selalu berkelanjutan,” ungkap Iskandar.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut hasil perikanan budidaya potensial untuk mendukung kebutuhan protein nasional, sehingga produktivitasnya perlu digenjot.

Selain untuk kebutuhan pangan, peningkatan produktivitas budidaya juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap ikan-ikan hasil tangkapan di alam. (Arry/Mar)